SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait pencegahan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) di wilayahnya. 

Dukungan itu diwujudkan melalui penguatan edukasi sejak dini, layanan konseling, serta pencegahan oleh perangkat daerah.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029, yang mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter.  

Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng akan mengerahkan dinas terkait untuk melakukan dan memperkuat langkah pencegahan melalui sekolah dan Dinas Kesehatan.

“Dinas terkait kita perintahkan untuk betul-betul melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Jadi pencegahan itu harus (dilakukan) sejak dari dini,” ucapnya seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kota Semarang pada Rabu, 8 Juli 2026.

Ia mengatakan, Pemprov Jateng juga memiliki layanan konsultasi psikolog gratis yang bisa diakses masyarakat secara daring. Layanan tersebut dapat digunakan untuk pendampingan terhadap berbagai persoalan atau perilaku berisiko.

“Dinas kita punya terobosan kreatif, yaitu LOGIS. Jadi konsultasi gratis. Ini kita gunakan di tiga kabupaten/kota, bisa konsultasi online, termasuk perilaku menyimpang LGBT, juga bisa,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, pendekatan Pemprov Jateng akan difokuskan pada upaya pencegahan, edukasi, dan layanan konseling agar persoalan tersebut dapat ditangani sejak dini.