SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menerima audiensi sejumlah aktivis dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub di kantornya pada Senin, 20 Juli 2026.

Mereka menyampaikan aspirasi mengenai berbagai hal, mulai dari persoalan tambang, sengketa agraria, permasalahan buruh, hingga nasib petani tebu. 

Perwakilan masyarakat dari Rembang, Joko Priyanto, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Ia mencontohkan, konflik tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang. Selain itu, aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun ilegal dinilai semakin masif dan berdampak terhadap lingkungan.

Audiensi ini juga diisi penyampaian aspirasi dari perwakilan aktivis dan masyarakat dari Pati, Wonogiri, Blora, Salatiga, Semarang, Grobogan, serta kelompok buruh.

Berbagai persoalan yang disampaikan, antara lain konflik agraria, ketenagakerjaan, kerusakan infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.

Sementara dari Blora, masyarakat menyoroti berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) yang berdampak terhadap petani tebu. Kondisi tersebut membuat petani harus mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya distribusi yang lebih tinggi.

Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh menyampaikan dugaan pelanggaran hak pekerja, mulai dari pembayaran upah di bawah ketentuan, hingga upaya mempersulit pembentukan serikat pekerja.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyampaikan, setiap persoalan yang disampaikan harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Kantor Gubernur adalah Rumah Rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” ucapnya.

Ia mengatakan, seluruh persoalan akan dipetakan sesuai kewenangan masing-masing. Untuk persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng akan segera ditindaklanjuti, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Terkait persoalan petani tebu Blora, Gubernur mengungkapkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi atas berhentinya operasional PG GMM.

“Saya harus punya bahan (untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat), agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan,” ucapnya.

Sementara untuk persoalan infrastruktur, ia memastikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi prioritas penanganan.