SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H, S.St.M.K., meminta Palang Merah Indonesia (PMI) Jateng meningkatkan respons dalam upaya penanganan bencana. Sebab, ada berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayahnya.

“Maka, tugas Palang Merah Indonesia sebagai backbone (tulang punggung) kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana di wilayah kita,” ucapnya di sela acara Pelantikan Kepengurusan PMI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2026–2031 pada Jumat, 31 Juli 2026.

Dalam kegiatan itu, Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, melantik Gubernur Jateng sebagai Pelindung PMI Jawa Tengah; Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, dilantik sebagai Ketua Dewan Kehormatan; dan anggota DPR RI, Haryanto, dilantik sebagai Ketua PMI Jawa Tengah bersama jajaran pengurus lainnya.

Gubernur menyampaikan, peran PMI tidak hanya berkaitan dengan pelayanan donor darah. Organisasi kemanusiaan itu harus hadir dalam berbagai kondisi darurat, mulai dari menyiapkan dapur umum, memberikan pertolongan awal, hingga menangani masyarakat terdampak bencana.

“Dengan pengurus baru ini, diharapkan nanti kita (dapat) melakukan quick response atau penanganan cepat. Jadi, dalam penanganan awal terkait bencana, PMI harus hadir,” ujarnya.

Harapannya, kepengurusan baru mampu melahirkan terobosan kreatif dalam penanganan bencana secara menyeluruh, mulai dari sebelum terjadi bencana, saat bencana, hingga pascabencana.

Gubernur menilai, PMI Jawa Tengah selama ini telah menunjukkan perannya sebagai salah satu kekuatan utama dalam membantu pemerintah menangani persoalan kemanusiaan.

Sementara itu, Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa tugas utama PMI adalah mengurangi penderitaan masyarakat, baik akibat bencana alam maupun peristiwa yang disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu, seluruh unsur PMI harus selalu siaga dan mampu bergerak cepat.

“PMI tidak mempunyai kantor, tetapi mempunyai markas. Markas itu seperti markas polisi, kita siap 24 jam kalau ada apa-apa. PMI siap membantu masyarakat kapan pun kejadiannya,” ucapnya.

Menurutnya, kesiapsiagaan sangat penting, karena Indonesia berada di kawasan rawan bencana. Maka dari itu, relawan sebagai ujung tombak PMI harus dibekali pelatihan yang baik serta didukung logistik dan peralatan yang memadai.

Ia mengingatkan bahwa kerja kemanusiaan PMI sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Kepercayaan tersebut harus dijaga dengan memberikan pelayanan terbaik kepada siapa pun yang membutuhkan.

“Ada tangan di atas yang membantu, ada tangan di bawah yang menerima bantuan, dan kita berada di tengah. Hal itu hanya bisa terjadi kalau ada kepercayaan, baik dari masyarakat maupun pemerintah,” jelasnya.

Terkait kekeringan akibat El Nino, Jusuf Kalla menyebut dampaknya tidak hanya mengancam produksi tanaman, tetapi juga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Maka dari itu, PMI telah menyiapkan sekitar 200 truk tangki untuk membantu wilayah-wilayah terdampak kekeringan di Indonesia.

Ketua PMI Jawa Tengah, Haryanto, melaporkan, operasi kemanusiaan untuk menangani kekeringan telah dilakukan di 14 kabupaten/kota. Sebanyak 2,2 juta liter air bersih telah didistribusikan melalui 433 kali pengiriman menggunakan 18 truk tangki.

Bantuan tersebut menjangkau 88 desa di 48 kecamatan dengan penerima manfaat mencapai 109.317 jiwa. Namun, distribusi masih menghadapi kendala, karena belum semua PMI kabupaten/kota memiliki truk tangki.

“Setelah dilantik, kami bersama pengurus akan melaksanakan tugas pengabdian kemanusiaan, bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membantu program-program di bidang kebencanaan, sosial, kesehatan, pembinaan generasi muda maupun relawan, dan pemenuhan kebutuhan dasar,” ucapnya.

Acara pelantikan itu juga dihadiri jajaran pengurus PMI Pusat; Ketua PMI Jawa Timur, Imam Utomo; Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Prabu Kusumo; Ketua PMI Jawa Barat, Adang Rohjana; Wakil Ketua PMI DKI Jakarta, Eko Wicaksono; serta perwakilan PMI Banten.