SEMARANG - Membenahi rumah tidak layak huni (RTLH) bukan sekadar mengganti atap, memperbaiki lantai, atau memperkuat dinding. 

Di Jawa Tengah, rumah tidak layak kerap menjadi bagian dari persoalan yang lebih besar, mulai dari penghasilan keluarga yang terbatas hingga pekerjaan yang tidak menentu. Oleh karena itu, ketika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperbaiki ribuan rumah, yang disentuh bukan semata bangunannya.

Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah terus memperkuat pendekatan tersebut. Intervensi terhadap rumah berjalan berdampingan dengan upaya memperkuat keluarga yang menempatinya. Rumah dibuat lebih sehat dan aman, sementara persoalan pendidikan, pekerjaan, hingga peluang meningkatkan penghasilan ikut dilihat.

“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan (kita bantu), bantuan sosialnya juga kita dorong,” ucap Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen pada Rabu, 4 Maret 2026.

Komitmen tersebut berjalan seiring dengan besarnya penanganan backlog atau kebutuhan perumahan di Jawa Tengah. Pada tahun 2025, sebanyak 274.514 unit berhasil ditangani. Capaian itu menurunkan kebutuhan rumah dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.

Upaya ini berlanjut pada tahun 2026. Hingga Triwulan II, penanganan backlog telah mencapai 65.449 unit. Penanganan berasal dari berbagai sumber, mulai APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dana desa dan kementerian/lembaga, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga CSR dan Baznas. Realisasi penanganan backlog dari APBD Provinsi Jawa Tengah, hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.

Besarnya penanganan tersebut juga menunjukkan bahwa fokus pemerintah tidak semata untuk membangun rumah baru. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH, sementara 340 unit mendapatkan pembangunan rumah baru. Artinya, intervensi terbesar diarahkan untuk membuat rumah yang sudah ditempati masyarakat menjadi lebih layak. 

Data backlog awal 2026 memperkuat gambaran tersebut. Dari 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan, sedangkan backlog kepemilikan tercatat 296.390 unit.

Di titik inilah perbaikan RTLH menjadi hal yang sangat penting. Bantuan pemerintah tidak hanya mengurangi beban keluarga untuk memperbaiki bangunan yang selama ini sulit mereka tanggung sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan aman. 

Hal itu terlihat ketika Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengecek rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, yang telah mendapat bantuan RTLH. Tak hanya memastikan rumahnya sudah layak dihuni, Wagub juga menanyakan kondisi ekonomi keluarganya.

Suami Sailah, Ade Suratman, masih merantau ke Cirebon sebagai pedagang cilok, sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan keduanya masih pas-pasan. Anak sulung mereka yang telah lulus SMA pun belum mendapatkan pekerjaan.

Melihat hal tersebut, Wagub berupaya menghubungkan anak Sailah dengan peluang kerja dan peningkatan keterampilan, mulai dari bursa kerja, pelatihan vokasi, hingga magang, termasuk peluang ke Jepang jika tersedia.

“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.

Bagi Sailah, bantuan ini membuat perubahan yang sebelumnya sulit diwujudkan menjadi nyata. Rumah yang dulu masih berlantai tanah dan belum diplester, kini lebih layak ditempati.

“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” ucap Sailah pada 14 Juli 2026.

Hal serupa dirasakan Hadi Mulyono, warga Kudus itu mengaku sudah lama ingin memperbaiki rumahnya. Namun, kemampuan ekonomi membuat keinginan tersebut sulit diwujudkan.

“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ucapnya pada 29 Juni 2026.

Dua kesaksian itu menggambarkan manfaat nyata dari program RTLH. Ketika biaya memperbaiki rumah berada di luar kemampuan keluarga, intervensi pemerintah membuat keinginan tersebut akhirnya dapat diwujudkan. 

Pada saat yang sama, skala persoalan membuat pekerjaan tersebut belum selesai. Hingga Triwulan II 2026, masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.

Oleh karena itu, pekerjaan rumah Jawa Tengah bukan hanya untuk mempercepat penanganan hunian tidak layak, tetapi juga memastikan intervensi tersebut memberi dampak yang lebih panjang bagi keluarga penerima.

Memasuki usia ke-81, langkah ini menjadi bagian dari upaya Jawa Tengah menangani kemiskinan dari berbagai sisi. Rumah yang sehat dan aman memang menjadi kebutuhan dasar, tetapi keluarga yang menempatinya juga membutuhkan kesempatan untuk tumbuh.