SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendorong Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera (KBJS) yang digulirkan menjadi salah satu jalan baru untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. 

Koperasi diarahkan tidak hanya sekadar menjadi tempat berbelanja, tetapi juga menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih kompetitif, sehingga mampu membantu menekan pengeluaran buruh dan keluarganya.

“Orientasinya bukan sekadar program. Orientasinya adalah kebutuhan buruh terpenuhi dan buruh lebih sejahtera,” ucap Gubernur saat menerima audiensi Pengawas dan Pengurus KBJS di Kota Semarang pada Rabu, 2 September 2026.

Maka dari itu, Gubernur mendorong agar pengelola KBJS menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih kompetitif. Salah satu caranya dengan menghubungkan koperasi secara langsung dengan para petani, grosir, dan produsen.

“Barang-barang yang bersentuhan dengan buruh harganya harus harga produsen. Beras diambil dari petani, sedangkan kebutuhan, seperti sabun dan sampo bisa langsung melalui grosir,” ucapnya. 

Menurutnya, pengembangan koperasi harus berorientasi pada manfaat nyata bagi anggota. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menekan pengeluaran pekerja sekaligus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan di luar skema pengupahan.

Gubernur juga mengarahkan agar lokasi pengembangan koperasi dipetakan berdasarkan lokasi perusahaan maupun kawasan industri. Pemprov Jateng akan memberikan asistensi, membantu akses permodalan, serta mempertemukan koperasi dengan pemasok kebutuhan pokok.

Harapannya, KBJS bisa menjadi proyek percontohan yang nantinya dapat dikembangkan di kawasan industri lain. Perusahaan juga didorong untuk memberikan ruang agar keberadaan koperasi mampu menjangkau lebih banyak pekerja.

Sebagai informasi, KBJS diresmikan pada Mei 2025 dan mulai menjual kebutuhan pokok pada Juli 2026. Saat ini, koperasi telah menyediakan 36 jenis barang serta memperoleh dukungan dana sponsor sebesar Rp250 juta dari Bank Jateng.

Ketua KBJS, Luqmanul Hakim, mengatakan, koperasinya terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan pekerja di luar upah.

Ia menyebut, antusiasme buruh terhadap keberadaan koperasi sangat baik. Sebab, barang-barang kebutuhan primer yang disediakan koperasi diperlukan pekerja dan keluarganya setiap bulan.

“Yang sangat diharapkan teman-teman buruh adalah bisa membeli barang di bawah harga pasar dengan kualitas yang sama. Upahnya tetap sesuai UMK, tetapi kebutuhan bisa diperoleh dengan harga lebih murah,” ucapnya seusai audiensi.

Ia menyambut positif arahan Gubernur untuk memperkuat akses koperasi kepada produsen, sekaligus memperluas jangkauan layanan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak pekerja.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Desy Arijani, mengatakan, pemerintah telah mendampingi KBJS sejak tahap pendirian, pengurusan perizinan, hingga penyediaan tempat usaha yang lebih representatif.

“Untuk tahap awal, kami mendorong koperasi fokus pada barang yang perputarannya cepat, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Barang-barang itu dibutuhkan anggota (pada) setiap bulan, sehingga permodalan koperasi juga bisa berputar dengan cepat,” ucapnya.

Selain usaha ritel, KBJS mulai mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan dan BPJS. Pendampingan berikutnya akan difokuskan pada penambahan anggota, penguatan modal, serta perluasan layanan untuk memenuhi kebutuhan pekerja.