JAKARTA – Masa depan siswa-siswi Sekolah Rakyat menjadi salah satu perhatian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam pembahasan penuntasan kemiskinan lintas kementerian. 

Menurutnya, pendidikan yang diberikan melalui Sekolah Rakyat perlu disiapkan hingga setelah kelulusan, baik melalui pendidikan vokasi maupun kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Gagasan itu menjadi salah satu rekomendasi yang dirumuskan Sekda Jateng bersama timnya dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama/Madya Tahun 2026. Bahkan, rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dalam pertemuan daring pada 8 September 2026.

“Untuk Sekolah Rakyat, rekomendasinya adalah menentukan arah ke depan, apakah akan diarahkan ke pendidikan vokasi atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi,” ucap Sekda seusai mengikuti Graduation RPL Program Khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta pada Selasa, 15 September 2026. 

Sekda mengatakan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran yang mengangkat tema Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan. Para peserta program tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas dan _e-learning,_ tetapi juga menyusun rencana aksi kolaboratif berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah.

Sebanyak 28 peserta dibagi dalam 3 kelompok isu. Masing-masing membahas integrasi data untuk pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi, bantuan sosial adaptif untuk mencegah kemiskinan baru, serta Sekolah Rakyat sebagai investasi modal manusia untuk memutus kemiskinan antargenerasi.

Sekda berada dalam tim yang membahas tentang Sekolah Rakyat. Adapun dari proses tersebut, ia melihat bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, tetapi perlu melibatkan banyak aspek.

Ia mengatakan, forum tersebut mempertemukan pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga dengan pengalaman serta perspektif yang berbeda. Interaksi itu sekaligus membuka jejaring baru yang dapat memperkuat kerja kolaboratif pemerintah daerah.

“Kita mendapat banyak sekali pembelajaran melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman, dan kita juga memberi rekomendasi (kepada) Kementerian Sosial untuk menyelesaikan _problem-problem_ yang (ada) di kelompok kami,” ucap Sekda.

Selain mendapatkan pembelajaran baru, Sekda menilai, jejaring yang terbentuk selama program berlangsung menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan pemerintahan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, mengatakan, pendekatan dalam program RPL dirancang agar peserta tidak berhenti pada diskusi dan rekomendasi. Sebab, masalah kemiskinan merupakan persoalan ekosistem yang memiliki banyak dimensi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga teknologi.

“Ketika masalahnya ekosistem, tentunya tadi perlu sebuah cara kerja ekosistem,” ucapnya.

Menurutnya, para peserta didorong keluar dari pola kerja sektoral atau “egosistem” menuju pola kerja ekosistem melalui proses co-sensing, co-creating, hingga collective action. Dengan pendekatan tersebut, pengalaman para pejabat dari berbagai instansi dilebur untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.

Sekretaris Jendral Kementerian Sosial, Robben Rico, menilai hasil pembelajaran para peserta memiliki nilai praktis, karena disusun berdasarkan pengalaman langsung dan kewenangan masing-masing instansi.

Ia menyebut, hasil rencana aksi tersebut selanjutnya dapat dirangkum menjadi bahan perencanaan Kementerian Sosial. Bahkan, hasil pembelajaran berpotensi diteruskan sebagai bahan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

Program RPL Khusus yang berlangsung selama sekitar 6 pekan sejak 4 Agustus-15 September 2026 ini, diikuti 28 peserta dari 15 kementerian/lembaga dan 3 Sekretaris Daerah Provinsi. 

Dalam graduasi RPL di Kantor LAN Jakarta, Sekda Jateng menjadi 1 dari 7 peserta yang memperoleh predikat sangat memuaskan.