SEMARANG – Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator agregat dari berbagai sektor yang dipengaruhi oleh perekonomian global. Pada triwulan III tahun 2017 angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mencapai 5,13% dan meningkat pada triwulan IV 2017 menjadi 5,27%. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS pada rapat paripurna tingkat I lanjutan dalam rangka penjelasan/jawaban Gubernur Jawa Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Provinsi Jawa Tengah terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Tengah TA 2017, Kamis (28/6/2018)

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menjadi bukti kondisi ekonomi di Jawa Tengah makin menguat. Investasi yang juga mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi salah satu faktor meningkatknya pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan kontribusi pertumbuhan secara jangka panjang. Penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi ini ungkapnya untuk menjawab pemandangan dari fraksi PPP terkait dengan kondisi ekonomi di Jawa Tengah. 

Secara umum Sri Puryono menyatakan Jawa Tengah terus berkembang maju dengan sejumlah terobosan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan hingga pemeliharaan asset yang utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada bidang pendidikan misalnya, dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) telah diberikan honorarium bagi GTT-PTT di SMA/SMK/SLB negeri, sedangkan untuk GTT-PTT pada satuan pendidikan swasta melalui dana hibah BOSDa.  

Untuk peningkatan kapasitas bagi lulusan SMA/SMK agar siap kerja dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara SMK dan dunia industri, menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri, pembangunan ruang praktik siswa (RPS), dan melibatkan unsur dunia industri dalam proses belajar mengajar.

Sementara itu terkait permasalahan kemiskinan yang ditanyakan oleh Fraksi Partai Demokrat, PPP, Golkar, dan PAN, Sekda mengatakan angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terus menurun. Di 2017 angka kemiskinan sebesar 12,23 % turun 0,96 persen dari tahun 2016 sebesar 13,19 %.  

“Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan beberapa program, diantaranya pemugaran RTLH, Kartu Jateng Sejahtera (KJS), pengalokasian anggaran untuk kekurangan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, beasiswa bagi siswa miskin dan penyelenggaraan boarding school di tiga SMK Jateng untuk siswa miskin. Selain itu juga ada pendidikan dan pelatihan kwirausahaan serta akses permodalan murah melalui program Kredit Mitra 25 Bank Jateng,” terangnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra, Sekda mengatakan tahun 2017 TPT di Jateng sebesar 4,57 persen lebih baik dibandingkan TPT nasional sebesar 5,5 persen. Penyerapan lapangan kerja dengan luluasan pendidikan SMA dan lebih tinggi juga menunjukan trend kesempatan kerja yang makin baik.

Di bidang kesehatan yang ditanyakan oleh Fraksi PKB, Golkar, PKS, PPP, dan Gerindra, angka gizi buruk di Jawa Tengah di 2017 sebesar 0,03 persen lebih baik dibandingkan target nasional sebesar 5 persen. Untuk menuntaskan gizi buruk ini diperlukan komitmen semua pihak baik pemerintah, keluarga, dan masyarakat, mengingat gizi buruk juga dipengaruhi faktor-faktor di luar kesehatan.

Sri Puryono mengatakan memang masih ada banyak hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Hal ini tentu membutuhkan kerja sama dan komunikasi yang bai kantar berbagai pihak untuk sama-sama mewujudkan harapan menuju Jawa Tengah yang lebih sejahtera. 

(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Lebihi Target, Pendapatan Provinsi Jateng Tahun 2017 Capai Rp23,703 Triliun