Foto : (Humas Jateng)
Foto : (Humas Jateng)
BANJARNEGARA - Saat ini Jawa Tengah memiliki sebanyak 54 panti rehabilitasi yang tersebar di hampir semua kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Pada 2019 nanti, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah akan menambah dua panti rehabilitasi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng Nur Hadi Amiyanto mengungkapkan, dua panti rehabilitasi yang akan dibangun adalah panti untuk anak-anak terlantar yang menderita tuna daksa, dan panti bagi anak-anak autis. Salah satu panti akan didirikan di Kabupaten Sragen.
"Insyaa Allah dua panti ini sudah disiapkan anggarannya. Jadi pantinya nanti semuanya 56," tuturnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan dan Penyerahan Bantuan Kursi Roda di Pendapa kabupaten Banjarnegara, Selasa (10/7/2018) sore.
Nurhadi membeberkan, jumlah panti rehabilitasi di Jawa Tengah tersebut, merupakan yang terbanyak dan terlengkap se-Pulau Jawa. Sehingga, semua rehabilitasi yang dibutuhkan masyarakat bisa terlayani. Hanya panti rehabilitasi untuk ex pengguna narkoba dan penderita HIV/AIDS saja yang tidak dimiliki. Sebab, dua panti rehabilitasi itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Insya Allah Jawa Tengah merupakan provinsi yang ramah sosial karena jumlah pantinya di Pulau Jawa paling banyak. Padahal penduduk kita kalah dengan Jawa Barat dan Jawa Timur," ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Di samping memiliki panti yang banyak dan lengkap, Nurhadi menilai, sinergitas yang terjalin antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi juga sangat baik. Sehingga, bisa responsif dalam memberikan pelayanan berbagai permasalahan sosial, yang dihadapi masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menyampaikan, jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota memang harus dibangun dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Bahkan, tidak hanya antarpemerintah saja, tapi juga dengan swasta maupun komponen masyarakat lain. Sebab, perlu disadari, pemerintah tidak bisa menangani semuanya sendiri secara tuntas.
"Keberhasilan yang ada adalah karena kebersamaan kita. Dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan, karena sebagai bangsa yang besar, kita juga punya masalah yang besar," kata dia
Heru pun mengungkapkan, angka kemiskinan Jateng saat ini turun menjadi 12,23 persen, dari semula sebesar 13 persen lebih. Informasi ini tentu menggembirakan. Tapi, dia meminta agar pemerintah tidak lengah sehingga tidak terkecoh.
"Kalau kita tidak cermat, kita akan terkecoh, seolah-olah negeri ini sudah tidak punya masalah kemiskinan gara-gara yang bermasalah, yang perlu perhatian, tidak nampak," pesannya seraya mengingatkan
(Rita/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Temui Keluarga Miskin Tanpa Bantuan, Segera Lapor
BANJARNEGARA - Saat ini Jawa Tengah memiliki sebanyak 54 panti rehabilitasi yang tersebar di hampir semua kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Pada 2019 nanti, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah akan menambah dua panti rehabilitasi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng Nur Hadi Amiyanto mengungkapkan, dua panti rehabilitasi yang akan dibangun adalah panti untuk anak-anak terlantar yang menderita tuna daksa, dan panti bagi anak-anak autis. Salah satu panti akan didirikan di Kabupaten Sragen.
"Insyaa Allah dua panti ini sudah disiapkan anggarannya. Jadi pantinya nanti semuanya 56," tuturnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan dan Penyerahan Bantuan Kursi Roda di Pendapa kabupaten Banjarnegara, Selasa (10/7/2018) sore.
Nurhadi membeberkan, jumlah panti rehabilitasi di Jawa Tengah tersebut, merupakan yang terbanyak dan terlengkap se-Pulau Jawa. Sehingga, semua rehabilitasi yang dibutuhkan masyarakat bisa terlayani. Hanya panti rehabilitasi untuk ex pengguna narkoba dan penderita HIV/AIDS saja yang tidak dimiliki. Sebab, dua panti rehabilitasi itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Insya Allah Jawa Tengah merupakan provinsi yang ramah sosial karena jumlah pantinya di Pulau Jawa paling banyak. Padahal penduduk kita kalah dengan Jawa Barat dan Jawa Timur," ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Di samping memiliki panti yang banyak dan lengkap, Nurhadi menilai, sinergitas yang terjalin antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi juga sangat baik. Sehingga, bisa responsif dalam memberikan pelayanan berbagai permasalahan sosial, yang dihadapi masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menyampaikan, jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota memang harus dibangun dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Bahkan, tidak hanya antarpemerintah saja, tapi juga dengan swasta maupun komponen masyarakat lain. Sebab, perlu disadari, pemerintah tidak bisa menangani semuanya sendiri secara tuntas.
"Keberhasilan yang ada adalah karena kebersamaan kita. Dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan, karena sebagai bangsa yang besar, kita juga punya masalah yang besar," kata dia
Heru pun mengungkapkan, angka kemiskinan Jateng saat ini turun menjadi 12,23 persen, dari semula sebesar 13 persen lebih. Informasi ini tentu menggembirakan. Tapi, dia meminta agar pemerintah tidak lengah sehingga tidak terkecoh.
"Kalau kita tidak cermat, kita akan terkecoh, seolah-olah negeri ini sudah tidak punya masalah kemiskinan gara-gara yang bermasalah, yang perlu perhatian, tidak nampak," pesannya seraya mengingatkan
(Rita/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Temui Keluarga Miskin Tanpa Bantuan, Segera Lapor
Berita Terbaru