Foto : Sigit (Humas Jateng)
Foto : Sigit (Humas Jateng)
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk turut serta mewujudkan program swasembada pangan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, dalam acara Halalbihalal dan Halaqah Ulama bertema 'Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia', yang diselenggarakan MUI Jateng di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kota Semarang pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Sekda mengemukakan, salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian pangan ini dilakukan dengan memetakan dan memastikan tanah wakaf sawah tetap pada fungsinya.
"Soal tanah wakaf ini, banyak yang tadinya sawah akhirnya menjadi bangunan. Ini kita sudah tetapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW). Nanti pemerintah kabupaten/kota menetapkan luas lahan sawah yang dilindungi," katanya.
Ia mengatakan, fungsi sawah yang sudah dilindungi peruntukkannya perlu dijaga agar tidak beralih menjadi bangunan.
"Jadi setiap melakukan pembangunan, harus ada persetujuan mendirikan bangunan dari pemerintah kabupaten/kota," ucapnya.
Sekda menyampaikan, nantinya pemerintah kabupaten/kota akan melihat kondisi tanah wakaf, apakah tetap menjadi sawah atau bisa beralih fungsi.
"Pemerintah harus assesment (melakukan penilaian) apakah lahan itu boleh digunakan untuk membangun bangunan atau tidak, juga bagaimana struktur bangunannya diizinkan atau tidak," tuturnya.
Tak hanya itu, ia berharap tanah wakaf juga dimanfaatkan sebagai tempat beribadah yang legal, karena wakaf ini menjadi tanggung jawab bersama.
Sementara itu, Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menerangkan, organisasi yang dipimpinnya adalah mitra pemerintah dan pengayom umat.
"Para ulama terutama di MUI tidak boleh lari dari tanggung jawab kebangsaan. Detailnya diprogramkan menyesuaikan kebutuhan daerah," katanya.
Kemitraan dengan pemerintah dilakukan dalam rangka kebersamaan untuk kebaikan. Tentunya dengan dukungan dan keterlibatan dari masyarakat sipil pula.
"MUI mesti kreatif membuat satu kerja sama, membuat berbagai potensi, bagaimana kita berikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat," ucapnya.
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk turut serta mewujudkan program swasembada pangan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, dalam acara Halalbihalal dan Halaqah Ulama bertema 'Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia', yang diselenggarakan MUI Jateng di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kota Semarang pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Sekda mengemukakan, salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian pangan ini dilakukan dengan memetakan dan memastikan tanah wakaf sawah tetap pada fungsinya.
"Soal tanah wakaf ini, banyak yang tadinya sawah akhirnya menjadi bangunan. Ini kita sudah tetapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW). Nanti pemerintah kabupaten/kota menetapkan luas lahan sawah yang dilindungi," katanya.
Ia mengatakan, fungsi sawah yang sudah dilindungi peruntukkannya perlu dijaga agar tidak beralih menjadi bangunan.
"Jadi setiap melakukan pembangunan, harus ada persetujuan mendirikan bangunan dari pemerintah kabupaten/kota," ucapnya.
Sekda menyampaikan, nantinya pemerintah kabupaten/kota akan melihat kondisi tanah wakaf, apakah tetap menjadi sawah atau bisa beralih fungsi.
"Pemerintah harus assesment (melakukan penilaian) apakah lahan itu boleh digunakan untuk membangun bangunan atau tidak, juga bagaimana struktur bangunannya diizinkan atau tidak," tuturnya.
Tak hanya itu, ia berharap tanah wakaf juga dimanfaatkan sebagai tempat beribadah yang legal, karena wakaf ini menjadi tanggung jawab bersama.
Sementara itu, Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menerangkan, organisasi yang dipimpinnya adalah mitra pemerintah dan pengayom umat.
"Para ulama terutama di MUI tidak boleh lari dari tanggung jawab kebangsaan. Detailnya diprogramkan menyesuaikan kebutuhan daerah," katanya.
Kemitraan dengan pemerintah dilakukan dalam rangka kebersamaan untuk kebaikan. Tentunya dengan dukungan dan keterlibatan dari masyarakat sipil pula.
"MUI mesti kreatif membuat satu kerja sama, membuat berbagai potensi, bagaimana kita berikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat," ucapnya.
Berita Terbaru