TEGAL - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., memberikan ruang seluas-luasnya kepada organisasi masyarakat Fatayat NU untuk bereksplorasi dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya melalui pengembangan program Kecamatan Berdaya. 

Sebagai informasi, Fatayat adalah badan otonom yang menaungi perempuan muda di bawah Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam membangun daerah, Pemerintah Provinsi Jateng tidak bisa berjalan sendiri, tentunya dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, stakeholder terkait, dan organisasi kemasyarakatan.

“Di provinsi sudah punya program Kecamatan Berdaya. Di dalamnya ada perempuan-perempuan yang kita beri program untuk membikin ekonomi kreatif," ucap Gubernur saat menghadiri acara Peringatan Harlah ke-75 dan Halalbihalal Fatayat NU Jawa Tengah di Pendopo Kota Tegal pada Minggu, 4 Mei 2025.

Gubernur meminta Fatayat NU turut terlibat dalam mengembangkan program Kecamatan Berdaya di masing-masing kecamatan yang ada di 35 Kabupaten/Kota. Sebab, kecamatan akan dijadikan pusat pemberdayaan kelompok perempuan, anak, pemuda, disabilitas, dan lainnya. 

Dengan adanya program ini, Pemprov Jateng melalui dinas terkait, bahkan sejumlah kementerian akan memberikan program-program pemberdayaan. Oleh karena itu, Pemprov juga siap menerima masukan dan gagasan pembangunan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk Fatayat NU, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng telah ditentukan. Pada tahun 2025, fokusnya adalah pembangunan infrastruktur. Sedangkan pada 2026 diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Tak hanya itu, penuntasan kemiskinan juga menjadi prioritas yang harus diselesaikan secara menyeluruh.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah, menyampaikan bahwa menjadi perempuan berdaya dan berkarya dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik menjadi perempuan yang berkiprah di tempat publik maupun menjadi ibu rumah tangga.

"Menjadi ibu rumah tangga itu juga tidak sekadar selesai pada pekerjaan rumah, tetapi harus bisa meningkatkan kualitasnya, karena harus melahirkan generai penerus bangsa,” katanya.

Dalam pembangunan nasional dan daerah, peran perempuan tidak bisa dikesampingkan atau ditinggalkan. Perempuan harus berpartisipasi dalam pembangunan, bahkan dimulai dari lingkup keluarga. 

"Kami siap mendukung program-program pemerintah, khususnya penuntasan kemiskinan dan stunting,” ujarnya.