SEMARANG – Keberhasilan Provinsi Jawa Tengah menurunkan angka kemiskinan tertinggi nasional diapresiasi sejumlah kalangan. Arah pembangunan Jateng yang bersifat inklusif, disebut menjadi kunci sukses.

Pengamat ekonomi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Andreas Lako mengatakan, sejak Jawa Tengah dipimpin Ganjar Pranowo, arah pembangunan menjadi sangat terarah. Berbagai program dan kebijakan yang diambil, memperhatikan dampak domino yang ditimbulkan.

“Kebijakan dan arah pembangunan yang inklusif ini, melihat semua aspek secara terintregasi. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil juga sangat pro rakyat dan menyentuh hingga level masyarakat kecil di daerah,” kata Andreas saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2020).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FIB) Unika Soegijapranata ini menambahkan, tren positif penurunan angka kemiskinan Jateng sudah terlihat sejak 2016 lalu. Setiap tahun lanjut dia, penurunan angka kemiskinan selalu tinggi dan beberapa kali menjadi yang tertinggi secara nasional.

“Tidak hanya menurunkan jumlah orang miskin saja, namun juga penurunan kesenjangan sosial, ekonomi dan ketimpangan wilayah di Jateng begitu terasa,” tambahnya.

Contoh pembangunan yang bersifat inklusif yakni pembangunan infrastruktur yang digenjot sampai ke pelosok desa. Program itu kini menuai hasil yang memuaskan. Dengan akses infrastruktur yang baik sampai ke pelosok desa, maka perpindahan barang dan jasa menjadi lebih cepat. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat.

“Ini yang saya katakan dampak dari pembangunan inklusif itu, tidak hanya membuat jalan mulus, namun membuat aktivitas ekonomi bergeliat,” paparnya.

Selain pembangunan infrastruktur, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terus digenjot di Jateng. Bahkan targetnya, pertumbuhan ekonomi di Jateng akan menjadi tujuh persen. Untuk merealisasikan itu, kebijakan pro investasi dibuat. Upaya menciptakan kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif juga dilakukan. Hal ini yang menyebabkan para investor saat ini berbondong-bondong melakukan invasi ke Jateng.

“Dengan begitu, serapan tenaga kerja terjadi, pengangguran berkurang dan pastinya angka kemiskinan akan ikut tereduksi,” ucapnya.

Belum lagi lanjut dia, program-program bantuan sosial kepada masyarakat, pemberian pendampingan, modal usaha, peningkatan UMKM dan lain yang terus dikebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita. Tak hanya mengandalkan APBD, Pemprov Jateng selalu mengoptimalkan pihak lain seperti Baznas, CSR, Filantropi dan lainnya dalam upaya pengurangan angka kemiskinan.

“Arah, kebijakan, strategi dan tindakan yang dilakukan pak Ganjar sudah sangat tepat dan hasilnya sekarang sudah sangat bagus. Namun jangan berpuas diri dahulu, harus terus digenjot agar penurunan angka kemiskinan di Jateng semakin besar tiap tahunnya,” pungkasnya.

Tak Hanya Andalkan APBD

Upaya pengentasan kemiskinan di Jateng tidak hanya mengandalkan APBD. Sejumlah potensi anggaran lain dioptimalkan untuk membantu program itu.

Salah satunya adalah pemanfaatan zakat yang dibayarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng. Zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jateng itu menjadi jurus jitu penanggulangan kemiskinan dengan cepat, selain bantuan CSR, Filantropi dan lainnya.

"Mengentaskan kemiskinan adalah tugas kita bersama. Dorongan Gubernur kepada ASN untuk mengeluarkan zakat juga menjadi salah satu penyumbang tingginya potensi zakat di Jawa Tengah," kata Ketua BAZNAS Jawa Tengah KH Ahmad Daroji.
Daroji menerangkan, selama ini zakat dari ASN di lingkungan Pemprov Jateng mencapai Rp4,7 miliar setiap bulannya. Dari dana yang terkumpul, digunakan untuk beberapa program pengentasan kemiskinan, seperti rehab rumah tidak layak huni, beasiswa bagi siswa miskin dan lain sebagainya. Bahkan saat ini, Baznas Jateng mulai mengembangkan sektor-sektor produktif seperti permodalan usaha tanpa bunga lewat Baznas Micro Finance dan lain sebagainya.

"Zakat itu utamanya kan untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi kalau diberikan dalam bentuk uang dan beras itu tidak mengentaskan, hanya sementara saja. Memberikan pelatihan dan memberikan modal itu baru insyaallah mereka mentas, tetapi juga harus dibimbing dengan diberikan modal dan pelatihan," pungkas Daroji yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Jawa Tengah tersebut.