Follow Us :              

Terima Komisi VII DPR RI, Gus Yasin Sampaikan Kebutuhan PLTS

  03 March 2020  |   10:00:00  |   dibaca : 686 
Kategori :
Bagikan :


Terima Komisi VII DPR RI, Gus Yasin Sampaikan Kebutuhan PLTS

03 March 2020 | 10:00:00 | dibaca : 686
Kategori :
Bagikan :

Foto : Rinto (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Rinto (Humas Jateng)

SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menerima kunjungan kerja dari Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (3/3/2020). Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai ketersediaan listrik dan juga energi terbarukan yaitu pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS). PLTS sendiri menjadi salah satu energi terbarukan yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil.

"Program energi surya memang sudah kita galakkan untuk peralihan. PLTS yang kami pakai sedang dikembangkan untuk tidak menggunakan aki, tetapi langsung terhubung ke saluran listrik. Kekurangannya memang ada pada meteran listriknya. Ini masih kami koordinasikan dengan PLN juga," kata Taj Yasin Maimoen kepada anggota Komisi VII DPR RI dan mitra kerjanya.

Selain energi surya juga ada beberapa energi alternatif lain yang saat ini sedang dikembangkan melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya adalah pemanfaatan energi panas bumi, gas rawa yang muncul dari bekas sungai purba, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Semua energi terbarukan tersebut dinilai menjadi investasi yang sangat bagus untuk digunakan dalam industri.

"Pemakaian PLTS dan PLTSA untuk para pengusaha kita dorong dan sebarkan. Selain itu kami tahu betul bahwa Jawa Tengah memiliki garis pantai panjang di Selatan dan Utara. Maka kami juga dorong para nelayan untuk beralih ke PLTS untuk menguranhk beban operasional," jelasnya.

Adapun tekait ketersediaan listrik, Taj Yasin mengatakan, pada 2019 lalu Pemprov Jateng telah menganggarkan 15 ribu rumah tangga untuk mendapatkan aliran listrik. Dalam pelaksanaan Pemprov Jateng tidak sendiri karena ada bantuan dari BUMN dan BUMD serta para mitra kerja melalui program CSR-nya.

"Untuk rasio elektrifikasi di Jawa Tengah diketahui masih tinggi yaitu sekitar 99,8 persen. Penghitungan elektrifikasi tersebut berdasarkan satuan sambungan per jumlah rumah tangga. Padahal kalau dilihat yang rumah tangga miskin masih banyak. Ini yang harus diselesaikan. Masih sekitar 105 ribu rumah tangga," ungkap Taj Yasin.

Dalam hal ini, lanjut Taj Yasin, Pemprov Jateng telah melakukan perbaikan data kemiskinan yang pada 2018 lalu ditemukan kesalahan data sebanyak 40 persen. Selama satu tahun kesalahan data tersebut berkurang menjadi 30 persen dan saat ini masih terus dikerjakan. Menurutnya, validasi data tersebut bisa menjadi acuan untuk menentukan program dan kebijakan termasuk masalah listrik dan juga energi terbarukan. 

"Kami harus berbenah diri supaya data ini bisa dicover oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota. Ini kami galakkan terus dan minta support. Kalau bisa ini ditambah lagi," katanya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan pengembangan Jawa Tengah ke depan dapat difokuskan, misalnya, tentang pembangkit listrik tenaga surya. Itu bisa menjadi program unggulan dalam pembaruan energi. Apalagi saat ini energi terbarukan di Jawa Tengah sudah mencapai 11,8 persen.

"Tadi dikemukakan bahwa di Jawa Tengah sudah 11,8 persen. Bahkan dalam beberapa hal atau project selesai maka akan meningkat pesat seperti misalnya tenaga panas bumi yang ada di Dieng, tadi ada juga geodipa yang ada di Banyumas dan Banjarnegara. Potensi itu ada untuk mencapai baruan energi karena pada dasarnya kita ingin energi baru terbarukan," katanya.

Di samping itu, lanjut Sugeng, Jawa Tengah juga menjadi penyuplai listrik dengan  PLTU, baik di wilayah Utara bagian Timur Tengah dan Barat maupun bagian Selatan. Di Cilacap itu bahkan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

"Secara keseluruhan bahkan ada penambahan lagi 4000 Megawatt nanti di Tanjungjati dan daerah lain," jelasnya.


Bagikan :

SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menerima kunjungan kerja dari Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (3/3/2020). Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai ketersediaan listrik dan juga energi terbarukan yaitu pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS). PLTS sendiri menjadi salah satu energi terbarukan yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil.

"Program energi surya memang sudah kita galakkan untuk peralihan. PLTS yang kami pakai sedang dikembangkan untuk tidak menggunakan aki, tetapi langsung terhubung ke saluran listrik. Kekurangannya memang ada pada meteran listriknya. Ini masih kami koordinasikan dengan PLN juga," kata Taj Yasin Maimoen kepada anggota Komisi VII DPR RI dan mitra kerjanya.

Selain energi surya juga ada beberapa energi alternatif lain yang saat ini sedang dikembangkan melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya adalah pemanfaatan energi panas bumi, gas rawa yang muncul dari bekas sungai purba, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Semua energi terbarukan tersebut dinilai menjadi investasi yang sangat bagus untuk digunakan dalam industri.

"Pemakaian PLTS dan PLTSA untuk para pengusaha kita dorong dan sebarkan. Selain itu kami tahu betul bahwa Jawa Tengah memiliki garis pantai panjang di Selatan dan Utara. Maka kami juga dorong para nelayan untuk beralih ke PLTS untuk menguranhk beban operasional," jelasnya.

Adapun tekait ketersediaan listrik, Taj Yasin mengatakan, pada 2019 lalu Pemprov Jateng telah menganggarkan 15 ribu rumah tangga untuk mendapatkan aliran listrik. Dalam pelaksanaan Pemprov Jateng tidak sendiri karena ada bantuan dari BUMN dan BUMD serta para mitra kerja melalui program CSR-nya.

"Untuk rasio elektrifikasi di Jawa Tengah diketahui masih tinggi yaitu sekitar 99,8 persen. Penghitungan elektrifikasi tersebut berdasarkan satuan sambungan per jumlah rumah tangga. Padahal kalau dilihat yang rumah tangga miskin masih banyak. Ini yang harus diselesaikan. Masih sekitar 105 ribu rumah tangga," ungkap Taj Yasin.

Dalam hal ini, lanjut Taj Yasin, Pemprov Jateng telah melakukan perbaikan data kemiskinan yang pada 2018 lalu ditemukan kesalahan data sebanyak 40 persen. Selama satu tahun kesalahan data tersebut berkurang menjadi 30 persen dan saat ini masih terus dikerjakan. Menurutnya, validasi data tersebut bisa menjadi acuan untuk menentukan program dan kebijakan termasuk masalah listrik dan juga energi terbarukan. 

"Kami harus berbenah diri supaya data ini bisa dicover oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota. Ini kami galakkan terus dan minta support. Kalau bisa ini ditambah lagi," katanya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan pengembangan Jawa Tengah ke depan dapat difokuskan, misalnya, tentang pembangkit listrik tenaga surya. Itu bisa menjadi program unggulan dalam pembaruan energi. Apalagi saat ini energi terbarukan di Jawa Tengah sudah mencapai 11,8 persen.

"Tadi dikemukakan bahwa di Jawa Tengah sudah 11,8 persen. Bahkan dalam beberapa hal atau project selesai maka akan meningkat pesat seperti misalnya tenaga panas bumi yang ada di Dieng, tadi ada juga geodipa yang ada di Banyumas dan Banjarnegara. Potensi itu ada untuk mencapai baruan energi karena pada dasarnya kita ingin energi baru terbarukan," katanya.

Di samping itu, lanjut Sugeng, Jawa Tengah juga menjadi penyuplai listrik dengan  PLTU, baik di wilayah Utara bagian Timur Tengah dan Barat maupun bagian Selatan. Di Cilacap itu bahkan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

"Secara keseluruhan bahkan ada penambahan lagi 4000 Megawatt nanti di Tanjungjati dan daerah lain," jelasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu