SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menegaskan, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya, akan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan adanya program tersebut, akan ada banyak unit usaha yang bisa dijalankan sesuai dengan potensi desanya masing-masing. 

“Ada apotek, sembako, simpan pinjam, pupuk, pos, dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan potensi desa masing-masing," ucap Gubernur saat beraudiensi dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Klaten di ruang kerjanya pada Rabu, 16 Juli 2025.

Ia menjelaskan, pembentukan KDMP merupakan instruksi langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Gubernur Jateng mendapatkan tugas sebagai ketua dewan pengawas tingkat provinsi, sedangkan bupati/wali Kota menjadi ketua pengawas di kabupaten/kotanya masing-masing.

"Yang menjadi pengawas nanti Gubernur dan bupati/wali kota. Tentu desa kita banyak, kalau bupati mengawasi sekian ratus koperasi kan susah, maka kita libatkan kepala desa yang ada," jelasnya.

KDMP akan diluncurkan oleh Presiden di Kabupaten Klaten pada tanggal 21 Juli 2025. Semua persiapan terkait acara tersebut, sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari hingga menjelang hari peluncurannya.

Gubernur menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Koperasi Desa Merah Putih.

"Begitu di-launching nanti mereka sudah punya prototype (rancangan awal) kegiatannya masing-masing. Kita menjalankan perintah Presiden, nggak usah ditawar-tawar. Kita harus loyal, penting kerja ikhlas," ucapnya kepada perwakilan kepala desa yang datang menemuinya.

Sementara itu, Ketua DPC Papdesi Kabupaten Klaten, Joko Lasono, menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Gubernur Jateng itu, bertujuan untuk memaparkan kesiapan peluncuran KDMP oleh Presiden, yang akan dilaksanakan di Klaten beberapa waktu ke depan. 

Tak hanya itu, ia juga meminta kepastian terkait pendampingan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan KDMP. Joko mengatakan, Gubernur sudah menginformasikan bahwa akan ada pendampingan, sesuai yang diharapkan oleh para kepala desa.

"Beliau menanggapi, apa yang menjadi kemauan kami dengan baik," ujar Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten itu.