Follow Us :              

Dampak Pandemi Covid-19 Jadi Landasan Penyusunan Perubahan RPJMD Jateng

  03 May 2021  |   10:00:00  |   dibaca : 1017 
Kategori :
Bagikan :


Dampak Pandemi Covid-19 Jadi Landasan Penyusunan Perubahan RPJMD Jateng

03 May 2021 | 10:00:00 | dibaca : 1017
Kategori :
Bagikan :

Foto : Simon (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Simon (Humas Jateng)

SEMARANG - Pandemi Covid-19 telah menyerang seluruh sendi kehidupan. Tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Ekonomi menurun sementara pengangguran justru meningkat. Hal ini terjadi di seluruh dunia, termasuk Jawa Tengah.  

Kondisi ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat membacakan tanggapan/jawaban Gubernur Jawa Tengah terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Peraturan atas Perda Nomor 5/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jateng 2018-2023 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/5/2021). 

"Kami sependapat dengan pandangan umum fraksi- fraksi di DPRD Jawa Tengah, bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sendi kehidupan. Ditandai dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2020 mengalami minus 2,65%, penduduk miskin menjadi meningkat menjadi 11,804%, dan pengangguran terbuka menjadi 6,48%," bebernya. 

Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi landasan dalam penyusunan perubahan RPJMD. Tujuannya, agar RPJMD lebih fokus pada percepatan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan. Harapannya, ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai respon untuk pemulihan pembangunan daerah akibat pandemi Covid-19.  

Selain itu, dari paparan yang ia bacakan, Taj Yasin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih akan menjadi prioritas. Hal ini dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan dan pembukaan aksesibilitas ekonomi maupun kewilayahan. Sektor lain yang tetap menjadi prioritas, diantaranya pertanian dan kesehatan. 

Dengan adanya penyesuaian RPJMD yang akan dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap implementasinya akan lebih mudah. 

"Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan kondisi yang ada diharapkan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 ini dapat lebih realistis untuk dilaksanakan.
Baik arah kebijakan, strategi pembangunan prioritas maupun target kinerja pembangunan," tambah Taj Yasin lagi. 

Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan secara luring dan daring itu, juga disampaikan hasil Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.  

Laporan panitia khusus atas rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020, serta serah terima rekomendasi LKPJ dari Ketua DPRD  Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin juga menjadi bagian dari acara rapat itu. Rapat paripurna yang dimulai sejak pukul 10.20 WIB  ditutup pada pukul 11.30 WIB dengan pembentukan Panitia Khusus Pembahasan RPJMD 2018-2023.


Bagikan :

SEMARANG - Pandemi Covid-19 telah menyerang seluruh sendi kehidupan. Tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Ekonomi menurun sementara pengangguran justru meningkat. Hal ini terjadi di seluruh dunia, termasuk Jawa Tengah.  

Kondisi ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat membacakan tanggapan/jawaban Gubernur Jawa Tengah terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Peraturan atas Perda Nomor 5/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jateng 2018-2023 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/5/2021). 

"Kami sependapat dengan pandangan umum fraksi- fraksi di DPRD Jawa Tengah, bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sendi kehidupan. Ditandai dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2020 mengalami minus 2,65%, penduduk miskin menjadi meningkat menjadi 11,804%, dan pengangguran terbuka menjadi 6,48%," bebernya. 

Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi landasan dalam penyusunan perubahan RPJMD. Tujuannya, agar RPJMD lebih fokus pada percepatan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan. Harapannya, ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai respon untuk pemulihan pembangunan daerah akibat pandemi Covid-19.  

Selain itu, dari paparan yang ia bacakan, Taj Yasin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih akan menjadi prioritas. Hal ini dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan dan pembukaan aksesibilitas ekonomi maupun kewilayahan. Sektor lain yang tetap menjadi prioritas, diantaranya pertanian dan kesehatan. 

Dengan adanya penyesuaian RPJMD yang akan dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap implementasinya akan lebih mudah. 

"Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan kondisi yang ada diharapkan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 ini dapat lebih realistis untuk dilaksanakan.
Baik arah kebijakan, strategi pembangunan prioritas maupun target kinerja pembangunan," tambah Taj Yasin lagi. 

Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan secara luring dan daring itu, juga disampaikan hasil Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.  

Laporan panitia khusus atas rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020, serta serah terima rekomendasi LKPJ dari Ketua DPRD  Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin juga menjadi bagian dari acara rapat itu. Rapat paripurna yang dimulai sejak pukul 10.20 WIB  ditutup pada pukul 11.30 WIB dengan pembentukan Panitia Khusus Pembahasan RPJMD 2018-2023.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu