SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin komunikasi intens dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Banten terkait kepulangan ribuan pekerja migran ke kampung halaman di Jawa Tengah. 

Selain dengan pemerintah daerah setempat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

Komunikasi ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan protokol kesehatan dan sarana transportasi agar para pekerja migran dapat mudik secara aman. 

"Kami jalin komunikasi dengan Jatim, baik itu dinas tenaga kerja,  (dinas) kesehatan kemudian BP2MI," tutur Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Sakina Roselasari pada Selasa (18/5/2021). 

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah hingga 18 Mei 2021,pekerja migran yang turun di Bandara Juanda Surabaya mencapai 479 orang. Sementara, di bandara Soekarno Hatta Banten mencapai 1.335 orang. Mereka kebanyakan berasal dari Kabupaten Pati, Jepara, Kendal, Cilacap, Brebes, dan Banyumas. 

"Perkiraannya yang akan pulang kurang lebih sekitar 4000 orang, baik di bulan April atau Mei ini, karena kontraknya habis. Namun, kenyataannya yang pulang (per tanggal 18/5/2021) tidak sebanyak itu hanya sekitar 1000-an (1.814)  orang. Karena ada pula yang memperpanjang kontrak mereka," imbuh Sakina. 

Sakina menyebutkan, para pekerja migran itu telah menyelesaikan kontrak kerja. Mereka datang dari berbagai negara, seperti Hongkong, Malaysia dan Arab. 

"Pekerja migran asal Jateng kembali (dari luar negeri) mendarat dari dua bandara (yaitu) Soekarno-Hatta di Banten dan Juanda di Surabaya. Di kedua bandara itu, mereka telah melewati mekanisme pemeriksaan swab dan karantina. Sampai ada hasil negatifnya baru kembali ke kampung halaman," tutur Sakina, seusai mengikuti rapat penanggulangan Covid-19, di Kantor Gubernur Jawa Tengah. 

"Di Juanda kemarin tidak bisa pulang mandiri, Pemprov Jateng memfasilitasi dua bus kemarin sebelum lebaran," tambahnya. 

Sakina mengatakan, kepulangan para pekerja migran dilakukan secara bertahap. Bagi pekerja migran yang pulang menggunakan fasilitas pribadi ke kampung halaman harus melewati prosedur protokol kesehatan dan keamanan. 

Lebih lanjut, untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kesejahteraan para mantan pekerja migran ini, Sakina memberikan saran agar mereka membuka usaha. Namun jika ingin mendapatkan pelatihan keterampilan atau ingin mencari pekerjaan, mereka bisa menghubungi Dinasker setempat. 

"Pekerja yang kontraknya habis, belum tentu bisa kembali ke luar negeri. Entah karena moratorium atau kondisi negara penerima kerja. Kami berharap mereka bisa menjadi wiraswasta. Kalau (ingin mendapatkan) pelatihan, ada Kartu Prakerja yang bisa mengembangkan kemampuan.  Di web kami juga ada e-Makaryo, yang mempertemukan calon pekerja dan perusahaan," urai Sakina.