Follow Us :              

Ganjar Minta Seluruh Pemda dan OPD Percepat Serapan Anggaran

  26 July 2021  |   12:00:00  |   dibaca : 1365 
Kategori :
Bagikan :


Ganjar Minta Seluruh Pemda dan OPD Percepat Serapan Anggaran

26 July 2021 | 12:00:00 | dibaca : 1365
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG -  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh bupati/wali kota dan jajaran OPD untuk segera mempercepat serapan anggaran penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan saat Ganjar memimpin rapat penanganan Covid-19 gedung A lantai 2 Pemprov Jateng, Senin (26/7/2021). 

"Ada dua poin yang kita bicarakan dalam rapat hari ini. Pertama, karena kemarin ramai soal isu anggaran, maka saya minta semua melakukan percepatan serapan. Dan ternyata semua sudah on going proses bahkan majunya cepat sekali," katanya. 

Ganjar menyebutkan ada beberapa pekerjaan yang hanya menunggu waktu saja untuk segera dieksekusi. Namun ada juga anggaran yang memang tidak perlu dikeluarkan yang akan dialihkan pengunaannya . 

"Misalnya anggaran untuk sosialisasi, dukungan vaksinasi yang semuanya sudah berjalan. Sosialisasi kan sekarang tidak perlu datang, dan vaksinasi yang anggarannya untuk delivery, ternyata sekarang sudah langsung dikirim dari perusahaan sehingga anggaran itu tidak dibutuhkan lagi," jelasnya. 

Anggaran yang tidak terpaka ini secepatnya akan dialihkan untuk memberi peralatan darurat seperti ventilator, HFNC dan lainnya, serta membeli alat tracing yang masih sangat dibutuhkan. 

"Testing kita dari data yang dimiliki sudah tinggi. Di minggu ke-28 sudah di angka 103.674. Ini sudah tinggi, sudah di atas WHO. Tapi kalau kondisi kasusnya tinggi seperti ini, masih kurang menurut saya," kata Ganjar 

Data Dinas Kesehatan Provinsi  menunjukkan, progres serapan anggaran Covid-19 di Jawa Tengah terus meningkat. Dari 15,65 persen pada 22 Juli, naik jadi 17,28 persen pada 24 Juli, hari ini menjadi 17,78 dengan jumlah total Rp50,43 miliar. 

Poin kedua, Ganjar membahas tentang batuan sosial.  Pada seluruh bupati/wali kota ia meminta agar mereka itu segera diberikan pada masyarakat. 

"Maka, saya minta data-data dari pemerintah pusat untuk segera dibagi. Apakah bantuan sosial tunai, PKH dan seterusnya. Saya minta semuanya mendampingi, agar bisa selesai lebih cepat. Termasuk bantuan untuk UKM," pintanya. 

Sementara untuk bantuan sosial Dinas Sosial Jateng, menunjukkan realisasi bansos dari APBN maupun APBD sebagian besar  sudah disalurkan kepada masyarakat. 

Misalnya bantuan dari APBN, bantuan sembako sudah tersalurkan 31,11 persen, PKH tahap 2 mencapai 97 persen, penyaluran BST dan bantuan beras juga sudah tersalurkan. Sementara bantuan yang bersumber dari APBD Jateng, bantuan sosial untuk Kartu Jateng Sejahtera sudah tersalurkan 81,2 persen tahap pertama dan 77,6 persen di tahap kedua," terangnya. 

Begitu juga dengan bantuan bagi pelaku UKM di Jateng. Data dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng, menunjukkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1,2 juta per UKM akan segera disalurkan lewat Polri. 

Terkait bantuan UKM dari APBD, Dinkop telah mengumpulkan 53.000 UKM terdampak dan saat ini sedang dilakukan pengecekan. 

"Kalau ada masyarakat yang belum dapat bantuan dari pusat, kabupaten atau desa, disinilah tugas Pemprov. Jadi kami menjadi penjaga gawang terakhir untuk membantu mereka," pungkasnya.


Bagikan :

SEMARANG -  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh bupati/wali kota dan jajaran OPD untuk segera mempercepat serapan anggaran penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan saat Ganjar memimpin rapat penanganan Covid-19 gedung A lantai 2 Pemprov Jateng, Senin (26/7/2021). 

"Ada dua poin yang kita bicarakan dalam rapat hari ini. Pertama, karena kemarin ramai soal isu anggaran, maka saya minta semua melakukan percepatan serapan. Dan ternyata semua sudah on going proses bahkan majunya cepat sekali," katanya. 

Ganjar menyebutkan ada beberapa pekerjaan yang hanya menunggu waktu saja untuk segera dieksekusi. Namun ada juga anggaran yang memang tidak perlu dikeluarkan yang akan dialihkan pengunaannya . 

"Misalnya anggaran untuk sosialisasi, dukungan vaksinasi yang semuanya sudah berjalan. Sosialisasi kan sekarang tidak perlu datang, dan vaksinasi yang anggarannya untuk delivery, ternyata sekarang sudah langsung dikirim dari perusahaan sehingga anggaran itu tidak dibutuhkan lagi," jelasnya. 

Anggaran yang tidak terpaka ini secepatnya akan dialihkan untuk memberi peralatan darurat seperti ventilator, HFNC dan lainnya, serta membeli alat tracing yang masih sangat dibutuhkan. 

"Testing kita dari data yang dimiliki sudah tinggi. Di minggu ke-28 sudah di angka 103.674. Ini sudah tinggi, sudah di atas WHO. Tapi kalau kondisi kasusnya tinggi seperti ini, masih kurang menurut saya," kata Ganjar 

Data Dinas Kesehatan Provinsi  menunjukkan, progres serapan anggaran Covid-19 di Jawa Tengah terus meningkat. Dari 15,65 persen pada 22 Juli, naik jadi 17,28 persen pada 24 Juli, hari ini menjadi 17,78 dengan jumlah total Rp50,43 miliar. 

Poin kedua, Ganjar membahas tentang batuan sosial.  Pada seluruh bupati/wali kota ia meminta agar mereka itu segera diberikan pada masyarakat. 

"Maka, saya minta data-data dari pemerintah pusat untuk segera dibagi. Apakah bantuan sosial tunai, PKH dan seterusnya. Saya minta semuanya mendampingi, agar bisa selesai lebih cepat. Termasuk bantuan untuk UKM," pintanya. 

Sementara untuk bantuan sosial Dinas Sosial Jateng, menunjukkan realisasi bansos dari APBN maupun APBD sebagian besar  sudah disalurkan kepada masyarakat. 

Misalnya bantuan dari APBN, bantuan sembako sudah tersalurkan 31,11 persen, PKH tahap 2 mencapai 97 persen, penyaluran BST dan bantuan beras juga sudah tersalurkan. Sementara bantuan yang bersumber dari APBD Jateng, bantuan sosial untuk Kartu Jateng Sejahtera sudah tersalurkan 81,2 persen tahap pertama dan 77,6 persen di tahap kedua," terangnya. 

Begitu juga dengan bantuan bagi pelaku UKM di Jateng. Data dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng, menunjukkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1,2 juta per UKM akan segera disalurkan lewat Polri. 

Terkait bantuan UKM dari APBD, Dinkop telah mengumpulkan 53.000 UKM terdampak dan saat ini sedang dilakukan pengecekan. 

"Kalau ada masyarakat yang belum dapat bantuan dari pusat, kabupaten atau desa, disinilah tugas Pemprov. Jadi kami menjadi penjaga gawang terakhir untuk membantu mereka," pungkasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu