SEMARANG - Penerapan integrasi data  di Jawa Tengah sudah mengarah Satu Data Jawa Tengah. Terutama data untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, penanganan vaksinasi, dan data umum lainnya seperti data bidang pendidikan, perlindungan anak dan perempuan, dan sebagainya. 

Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh saat audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, di ruang kerja wakil gubernur, Jumat (1/10/2021). 

"Saya melihat ini bagus. Jadi arah untuk integrasi data menuju Satu Data Jawa Tengah itu mulai kelihatan, tinggal nanti dibuat satu sistem dimana Dinas Kominfo sebagai integrator data untuk menyatukan semuanya di dalam satu aplikasi satu data Jawa Tengah," katanya. 

Ia menjelaskan, kunjungannya ke Provinsi Jawa Tengah untuk belajar dengan melihat praktik integrasi data di seluruh Jawa Tengah. Terutama untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, penanganan vaksinasi, dan yang ketiga secara umum meliputi data pendidikan data terkait dengan Perlindungan Anak dan perempuan, dan sebagainya. 

Ia mencontohkan kesesuaian data satu orang terkait stunting, maka tinggal ketik NIK-nya. Kemudian akan diketahui bahwa yang bersangkutan mendapat bantuan apa, treatment agar dapat keluar dari kemiskinan seperti apa, serta upaya penanganan lainnya. 

"Pak Wakil Gubernur Taj Yasin sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif, dan saya senang sekali di Jawa Tengah harapan untuk integrasi data secara menyeluruh insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan terwujud," katanya. 

Ia berharap data seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat segera terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil. Sementara ini sudah ada 24 OPD yang sudah bekerjasama dan terintegrasi menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) Dukcapil, selanjutnya diintegrasikan dalam Satu Data Jateng. 

Untuk membuat Satu Data Jateng, kata dia, kabupaten dan kota juga harus dilibatkan. Karena Provinsi Jateng selain sebagai kepala pemerintahan mewakili pemerintah pusat, juga membawahi 35 kabupaten dan kota. Sehingga integrasi data harus dikejar bersama semua pihak. 

"Apalagi kasus Covid-19, semakin banyak lembaga yang mengejar verifikasi data. Satu Data Jateng perlu mengarah ke sama tapi ini bertahap. Kita integrasi dahulu di level provinsi, semua SKPD provinsi di bawah Kominfo melalui aplikasi, terus kabupaten kita diberi password dan mereka biasa akses langsung kirim datanya," jelasnya. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, dalam rangka mewujudkan Satu Data Jateng, pihaknya mendorong Dinas Kominfo untuk menyinkronkan data seluruh OPD di Jateng sehingga menjadi satu data terpadu yang dapat digunakan untuk penanganan kemiskinan dan lainnya. 

"Kami mendorong Dinas Kominfo untuk menyinkronkan data seluruh OPD di Jateng. Terkait yang kita lakukan, dimulai dari penanganan Covid-19 yang saat ini sudah semakin baik, Dinas Sosial dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) data ini dimaksimalkan lagi karena saat ini sudah menghapus desil, dan ini menurut hemat saya ini perlu disiasati dengan Satu Data Jateng," katanya. 

Menurutnya, perubahan data kemiskinan sangat sulit kalau tidak ada peran kebersamaan dari berbagai OPD. Seperti sebelum pandemi, Pemprov Jateng yang sudah berupaya keras dan dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penanganan kemiskinan, tetapi perubahan data di kabupaten dan provinsi terkait jumlah warga yang berhasil dientaskan dari kemiskinan tidak sama atau berbeda. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada Disdukcapil Jateng yang melakukan turun langsung melakukan pendampingan kepada tim verifikasi pendataan di desa-desa. Jadi dapat diketahui siapa saja warga yang mendapatkan bantuan atau pelatihan-pelatihan dari pemerintah," katanya.