Follow Us :              

Peringati Hari Ibu, Gubernur Jateng Bahas Penanganan Tiga Poin Isu Perempuan

  16 December 2021  |   10:00:00  |   dibaca : 444 
Kategori :
Bagikan :


Peringati Hari Ibu, Gubernur Jateng Bahas Penanganan Tiga Poin Isu Perempuan

16 December 2021 | 10:00:00 | dibaca : 444
Kategori :
Bagikan :

Foto : Vivi (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Vivi (Humas Jateng)

SEMARANG - Memperingati Hari Ibu 2021, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencatat ada tiga poin penting terkait isu perempuan. Selain pemberdayaan ekonomi akibat pandemi, upaya kesetaraan gender,  perlindungan bagi perempuan dan anak, juga menjadi perhatian serius. Terlebih dari banyak kasus yang terjadi, ada diantaranya dari Jawa Tengah. 

Gubernur meminta agar di setiap ruang publik atau ruang yang sulit dijangkau, agar dipasang CCTV. Sebab, beberapa kasus kekerasan seksual dilakukan di tempat yang seharusnya anak merasa aman. 

"Kemarin saya minta (kepada) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, (agar) kerja kita nampaknya harus lebih keras lagi. Dinas pendidikan saya minta kumpulkan semua guru dan kepala sekolah, tidak boleh ada lagi cerita (kasus) seperti ini," tegas Gubernur usai menjadi narasumber pada acara "Ngobrol Penak Sareng Mas Ganjar dalam rangka memperingati Hari Ibu di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (16/12/2021). 

"Kalau perlu pasang CCTV di sekolah-sekolah itu. Kalau tidak kita akan kecolongan bahkan di tempat yang seharusnya anak merasa nyaman pun itu menjadi tempat yang berbahaya," katanya. 

Isu perempuan yang saat ini banyak diangkat dan dibicarakan selama masa pandemi adalah tentang tekanan ekonomi. Terkait masalah ini, Gubernur mendorong perempuan untuk tetap bersemangat. Semangat ini penting untuk terus mengeliatkankan kembali usaha mereka. Pemerintah akan berusaha memberikan bantuan pendampingan agar ekonomi mereka kembali bangkit. 

"Hari ini yang lebih praktis kita mendorong mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Banyak pelatihan dibuat, pendampingan dilakukan, akses permodalan dilakukan. Bahkan pendataan dilakukan dari dinas perempuan dan anak (DP3AKB) kemudian kita kawinkan dengan dinas koperasi UMKM lalu dibuat pelatihan termasuk pekerja migran, khususnya perempuan dari (data) dinas tenaga kerja. Itu yang coba kita dorong," jelasnya. 

Terkait kesetaraan gender, Gubernur menilai hal itu harus dibangun bersama, salah satunya dengan proses pengambilan keputusan yang setara. Jawa Tengah dalam Musrenbang selalu melibatkan dan mendengarkan masukan dari kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya kesetaraan. 

Pada sesi dialog, cerita dari Sulyati, perwakilan ibu-ibu dari Kendal sangat menarik perhatian Gubernur. Sulyati menyampaikan bahwa di desanya sangat kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan fasilitas penting lainnya. Desanya, Dempol Sewu, Kendal, terpisahkan sungai  besar sehingga harus menggunakan perahu untuk mengakses puskesmas, rumah sakit, sekolah dan lainnya. 

"Tadi ada pertanyaan dan permintaan, "Pak Ganjar saya itu tidak punya fasilitas kesehatan yang baik maka  banyak orang melahirkan dalam perjalanan". Transportasi seadanya begitu, mungkin perlu juga dibuat jembatan. Tadi kalau tidak salah di Kendal. Untuk yang seperti ini langsung saya minta dinas untuk menindaklanjuti," jelasnya. 

Hal yang sama juga dilakukan Gubernur usai mendapat keluhan dari salah satu pendamping pekerja rumahan, Rima Astuti, tentang nasib 1.700 pekerja rumahan yang tidak mendapatkan fasilitas BPJS. 

"Ada pendamping pekerja-pekerja sektor informal yang ada di rumah, (yang) tidak bisa mengakses BPJS. Maka hari ini, saya minta untuk telepon pengelola BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan agar mereka bisa di-cover,"  jelasnya. 

Upaya Gubernur ini menjadi kabar gembira bagi para pekerja rumahan. Rima berharap hal itu bisa terwujud. Menurutnya, jika para pekerja perempuan harus membayar BPJS sendiri, mereka akan kesulitan.


Bagikan :

SEMARANG - Memperingati Hari Ibu 2021, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencatat ada tiga poin penting terkait isu perempuan. Selain pemberdayaan ekonomi akibat pandemi, upaya kesetaraan gender,  perlindungan bagi perempuan dan anak, juga menjadi perhatian serius. Terlebih dari banyak kasus yang terjadi, ada diantaranya dari Jawa Tengah. 

Gubernur meminta agar di setiap ruang publik atau ruang yang sulit dijangkau, agar dipasang CCTV. Sebab, beberapa kasus kekerasan seksual dilakukan di tempat yang seharusnya anak merasa aman. 

"Kemarin saya minta (kepada) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, (agar) kerja kita nampaknya harus lebih keras lagi. Dinas pendidikan saya minta kumpulkan semua guru dan kepala sekolah, tidak boleh ada lagi cerita (kasus) seperti ini," tegas Gubernur usai menjadi narasumber pada acara "Ngobrol Penak Sareng Mas Ganjar dalam rangka memperingati Hari Ibu di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (16/12/2021). 

"Kalau perlu pasang CCTV di sekolah-sekolah itu. Kalau tidak kita akan kecolongan bahkan di tempat yang seharusnya anak merasa nyaman pun itu menjadi tempat yang berbahaya," katanya. 

Isu perempuan yang saat ini banyak diangkat dan dibicarakan selama masa pandemi adalah tentang tekanan ekonomi. Terkait masalah ini, Gubernur mendorong perempuan untuk tetap bersemangat. Semangat ini penting untuk terus mengeliatkankan kembali usaha mereka. Pemerintah akan berusaha memberikan bantuan pendampingan agar ekonomi mereka kembali bangkit. 

"Hari ini yang lebih praktis kita mendorong mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Banyak pelatihan dibuat, pendampingan dilakukan, akses permodalan dilakukan. Bahkan pendataan dilakukan dari dinas perempuan dan anak (DP3AKB) kemudian kita kawinkan dengan dinas koperasi UMKM lalu dibuat pelatihan termasuk pekerja migran, khususnya perempuan dari (data) dinas tenaga kerja. Itu yang coba kita dorong," jelasnya. 

Terkait kesetaraan gender, Gubernur menilai hal itu harus dibangun bersama, salah satunya dengan proses pengambilan keputusan yang setara. Jawa Tengah dalam Musrenbang selalu melibatkan dan mendengarkan masukan dari kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya kesetaraan. 

Pada sesi dialog, cerita dari Sulyati, perwakilan ibu-ibu dari Kendal sangat menarik perhatian Gubernur. Sulyati menyampaikan bahwa di desanya sangat kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan fasilitas penting lainnya. Desanya, Dempol Sewu, Kendal, terpisahkan sungai  besar sehingga harus menggunakan perahu untuk mengakses puskesmas, rumah sakit, sekolah dan lainnya. 

"Tadi ada pertanyaan dan permintaan, "Pak Ganjar saya itu tidak punya fasilitas kesehatan yang baik maka  banyak orang melahirkan dalam perjalanan". Transportasi seadanya begitu, mungkin perlu juga dibuat jembatan. Tadi kalau tidak salah di Kendal. Untuk yang seperti ini langsung saya minta dinas untuk menindaklanjuti," jelasnya. 

Hal yang sama juga dilakukan Gubernur usai mendapat keluhan dari salah satu pendamping pekerja rumahan, Rima Astuti, tentang nasib 1.700 pekerja rumahan yang tidak mendapatkan fasilitas BPJS. 

"Ada pendamping pekerja-pekerja sektor informal yang ada di rumah, (yang) tidak bisa mengakses BPJS. Maka hari ini, saya minta untuk telepon pengelola BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan agar mereka bisa di-cover,"  jelasnya. 

Upaya Gubernur ini menjadi kabar gembira bagi para pekerja rumahan. Rima berharap hal itu bisa terwujud. Menurutnya, jika para pekerja perempuan harus membayar BPJS sendiri, mereka akan kesulitan.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu