Follow Us :              

Dukung Kesetaraan Pemprov Jateng Upayakan Pemenuhan Aksesibilitas Difabel di Berbagai Bidang

  16 December 2021  |   19:00:00  |   dibaca : 649 
Kategori :
Bagikan :


Dukung Kesetaraan Pemprov Jateng Upayakan Pemenuhan Aksesibilitas Difabel di Berbagai Bidang

16 December 2021 | 19:00:00 | dibaca : 649
Kategori :
Bagikan :

Foto : istimewa (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : istimewa (Humas Jateng)

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh mewujudkan kesetaraan akses pekerjaan dan pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas di Jawa Tengah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pemenuhan aksesibilitas bagi mereka di berbagai bidang pekerjaan, baik di pemerintahan, industri, maupun usaha kecil dan menengah.  

"Pada penerimaan CPNS tahun 2021, Pemprov Jateng juga melantik beberapa CPNS penyandang disabilitas, ada tuna netra di beberapa pos yang ada di Pemprov Jateng. Artinya kami mendorong bahwa kesetaraan harus mampu kita floor- kan bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen dalam Dialog Hot Topic Sore Trijaya FM Semarang bertajuk 'Pasar Kerja Inklusif Melalui Inclusive Job Center', di rumah dinasnya, Kamis (16/12/2021). 

Menurut Wagub, banyak perusahaan konveksi dan lainnya di Jawa Tengah, juga tidak sedikit yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Bahkan pengusaha-pengusaha batik di Semarang dan beberapa daerah lain juga merekrut pekerja disabilitas.  

Terkait serapan tenaga kerja penyandang disabilitas di sektor industri, lanjutnya, Pemprov Jawa Tengah juga telah mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Batang, dan lainnya untuk merekrut karyawan penyandang disabilitas.  

Bahkan, guna mendukung integrasi penyandang disabilitas ke pasar kerja, Pemprov Jawa Tengah sudah membuat beberapa kebijakan. Salah satunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

"Di beberapa lembaga sudah ada pekerja penyandang disabilitas. Yang menarik teman-teman disabilitas di Jawa Tengah, sering kita jumpai mereka itu sebenarnya berdaya. Ada yang memiliki bengkel, mempunyai reparasi di Kabupaten Semarang, juga abdi negara kita sudah terbentuk Komnas Disabilitas dan salah satu komisarisnya dari Rembang Jawa Tengah," bebernya. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah juga menyediakan aplikasi E-Makaryo untuk memudahkan pencari kerja dalam mengakses informasi lowongan pekerjaan. Melalui aplikasi ini, para penyandang disabilitas dapat mengakses informasi pekerjaan di berbagai perusahaan yang membutuhkan karyawan penyandang disabilitas.  

Pemprov Jawa Tengah juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan membuat kerajinan tangan ataupun produk UMKM. Pada tahun 2020 program pemberdayaan disabilitas melalui pelatihan keterampilan tersebut telah dilaksanakan di berbagai daerah, salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Pemalang.  

"Selain itu, sejak beberapa tahun lalu kami sudah menginstruksikan bahwa gedung-gedung pemerintahan baik pemerintahan di provinsi maupun kabupaten dan kota di Jawa Tengah supaya ramah disabilitas. Sampai sekarang terus diupayakan, seperti di rumah dinas dan kantor kami sudah ada akses khusus penyandang disabilitas," imbuhnya.  

Sementara itu, Programme Director Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Cut Sri Rozanna mengapresiasi berbagai kebijakan dan program Pemprov Jawa Tengah dalam upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, serta memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk bekerja, berkarya, dan berdaya. 

"Yang paling menarik tadi disampaikan Gus Yasin, bahwa di Jateng sudah melantik beberapa penyandang disabilitas sebagai ASN. Nah ini menunjukkan bahwa kalau penyandang disabilitas sudah ada di pemerintahan, mereka merupakan bagian dari orang yang mengambil keputusan membuat kebijakan, ini semoga semakin hari kebijakannya semakin ramah disabilitas," katanya.  

Ia mengatakan, kunci dalam membangun pasar kerja inklusif adalah persoalan dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Sehingga bukan hanya tanggung jawab seseorang, kementerian atau lembaga tertentu, tetapi tanggungjawab semua pihak.  

Cut Sri menjelaskan, penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan khusus dan apa yang dibutuhkan para penyandang disabilitas tidak sama. Maka menjadi tugas negara untuk memfasilitasi hal tersebut, sehingga penyandang disabilitas bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif dan dapat memberikan kontribusi positif baik ekonomi maupun sosial kepada negara. 


Bagikan :

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh mewujudkan kesetaraan akses pekerjaan dan pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas di Jawa Tengah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pemenuhan aksesibilitas bagi mereka di berbagai bidang pekerjaan, baik di pemerintahan, industri, maupun usaha kecil dan menengah.  

"Pada penerimaan CPNS tahun 2021, Pemprov Jateng juga melantik beberapa CPNS penyandang disabilitas, ada tuna netra di beberapa pos yang ada di Pemprov Jateng. Artinya kami mendorong bahwa kesetaraan harus mampu kita floor- kan bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen dalam Dialog Hot Topic Sore Trijaya FM Semarang bertajuk 'Pasar Kerja Inklusif Melalui Inclusive Job Center', di rumah dinasnya, Kamis (16/12/2021). 

Menurut Wagub, banyak perusahaan konveksi dan lainnya di Jawa Tengah, juga tidak sedikit yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Bahkan pengusaha-pengusaha batik di Semarang dan beberapa daerah lain juga merekrut pekerja disabilitas.  

Terkait serapan tenaga kerja penyandang disabilitas di sektor industri, lanjutnya, Pemprov Jawa Tengah juga telah mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Batang, dan lainnya untuk merekrut karyawan penyandang disabilitas.  

Bahkan, guna mendukung integrasi penyandang disabilitas ke pasar kerja, Pemprov Jawa Tengah sudah membuat beberapa kebijakan. Salah satunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

"Di beberapa lembaga sudah ada pekerja penyandang disabilitas. Yang menarik teman-teman disabilitas di Jawa Tengah, sering kita jumpai mereka itu sebenarnya berdaya. Ada yang memiliki bengkel, mempunyai reparasi di Kabupaten Semarang, juga abdi negara kita sudah terbentuk Komnas Disabilitas dan salah satu komisarisnya dari Rembang Jawa Tengah," bebernya. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah juga menyediakan aplikasi E-Makaryo untuk memudahkan pencari kerja dalam mengakses informasi lowongan pekerjaan. Melalui aplikasi ini, para penyandang disabilitas dapat mengakses informasi pekerjaan di berbagai perusahaan yang membutuhkan karyawan penyandang disabilitas.  

Pemprov Jawa Tengah juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan membuat kerajinan tangan ataupun produk UMKM. Pada tahun 2020 program pemberdayaan disabilitas melalui pelatihan keterampilan tersebut telah dilaksanakan di berbagai daerah, salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Pemalang.  

"Selain itu, sejak beberapa tahun lalu kami sudah menginstruksikan bahwa gedung-gedung pemerintahan baik pemerintahan di provinsi maupun kabupaten dan kota di Jawa Tengah supaya ramah disabilitas. Sampai sekarang terus diupayakan, seperti di rumah dinas dan kantor kami sudah ada akses khusus penyandang disabilitas," imbuhnya.  

Sementara itu, Programme Director Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Cut Sri Rozanna mengapresiasi berbagai kebijakan dan program Pemprov Jawa Tengah dalam upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, serta memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk bekerja, berkarya, dan berdaya. 

"Yang paling menarik tadi disampaikan Gus Yasin, bahwa di Jateng sudah melantik beberapa penyandang disabilitas sebagai ASN. Nah ini menunjukkan bahwa kalau penyandang disabilitas sudah ada di pemerintahan, mereka merupakan bagian dari orang yang mengambil keputusan membuat kebijakan, ini semoga semakin hari kebijakannya semakin ramah disabilitas," katanya.  

Ia mengatakan, kunci dalam membangun pasar kerja inklusif adalah persoalan dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Sehingga bukan hanya tanggung jawab seseorang, kementerian atau lembaga tertentu, tetapi tanggungjawab semua pihak.  

Cut Sri menjelaskan, penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan khusus dan apa yang dibutuhkan para penyandang disabilitas tidak sama. Maka menjadi tugas negara untuk memfasilitasi hal tersebut, sehingga penyandang disabilitas bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif dan dapat memberikan kontribusi positif baik ekonomi maupun sosial kepada negara. 


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu