BREBES - Penurunan angka kemiskinan masih jadi target Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di tahun 2022 ini. Salah satu program sasarannya adalah dengan menyalurkan bantuan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH), listrik gratis, jambanisasi dan air bersih. 

Terkait bantuan RSLH Gubernur menargetkan akan membangun sebanyak 100 ribu unit dengan anggaran yang berasal banyak pihak. Mulai dari APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, Baznas, APBDes, CSR, filantropis sampai APBN. 

"Konsep yang kita pakai adalah gotong royong. Karena kami sadar jika hanya pakai APBD provinsi, itu tidak akan pernah cukup," akunya saat menyerahkan bantuan pembangunan RSLH di Brebes, Selasa (25/1). 

Gubernur menyampaikan, tahun ini pembangunan RSLH yang bersumber dari APBD provinsi mencapai 11.292 unit. Untuk realisasinya, setiap unit dianggarkan Rp 17 juta. Berkaca pada capaian tahun-tahun sebelumnya, Gubernur yakin target pembangunan 100 ribu unit RSLH untuk tahun ini juga akan dapat terealisasi. Hal ini sejalan dengan upaya mengejar target pemenuhan RPJMD tahun 2018 - 2023 sebanyak 1,5 juta unit RSLH. Dari target itu, dari tahun 2018 sampai tahun ini telah terlaksana 931ribu unit. 

"Tentu ini mesti "dikeroyok" banyak pihak. Karena juga indikator penurunan kemiskinan yang mau kita garap ada yang lain. Selain RSLH juga ada bantuan listrik gratis, jambanisasi dan air bersih," terang Gubernur. 

Gubernur juga mengatakan, seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes, Pemprov Jawa Tengah dan pemkab setempat saling bekerjasama. Pembagiannya, pemprov membangun RSLH, pemkab yang membangun jamban. 

Tahun ini Kabupaten Brebes mendapat alokasi pembangunan RSLH dari APBD provinsi sebanyak 900 unit. Diharapkan stimulan itu bisa memancing banyak pihak untuk ikut turun tangan ikut membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem kabupaten itu. 

"Jika indikator-indikator kemiskinan itu kita tuntaskan. Kita ikhtiar untuk itu," katanya. 

Selain memantau pelaksanaan program bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem, di Brebes Gubernur juga memantau pelakaanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut. Menurutnya, kemunculan Covid varian Omicron, di saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai dilaksanakan menjadi tantangan tersendiri. 

Terkait hal ini ia meminta kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mengingatkan Satgas Covid-19 di sekolah agar lebih memperkuat pengawasan. 

"Masyarakat tidak perlu panik. Tapi ini wake up call (siaga) juga untuk mengingatkan kepada yang lain. Jogo Tonggo-nya jalan lagi, peringatan untuk pakai masker jalan lagi," tegas Gubernur usai melakukan penyerahan bantuan RSLH. 

Selain dengan makin sering melakukan pengetesan sampel dengan Whole genome Sequencing (WGS), pemerintah juga berupaya melakukan percepatan vaksin khususnya untuk anak usia 6-11 tahun, para lansia dan orang dengan komorbid. 

"Vaksin segera dipercepat, wabil khusus kepada lansia termasuk mereka yang harus di-boosting. Apalagi mereka yang komorbid, harus dalam pantauan. Kita amankan dulu mereka yang kelompok rentan sehingga kita bisa mencegah (penularan)," tegasnya. 

Keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM hingga 31 Januari, dalam rangka pengendalian penyebaran, ditanggapi positif Gubernur. 

"Memang sistem kontrol itu yang paling baik, kita setuju," ujarnya. 

Gubernur mengatakan, perpanjangan PPKM ini akan membuat masyarakat yang semula merasa Covid-19 sudah landai untuk kembali waspada.