Follow Us :              

Tidak Boleh Ada Pejabat Main-Main Proyek Bener, Gubernur Jateng: Ini Bicara Merah Putih

  14 February 2022  |   11:00:00  |   dibaca : 188 
Kategori :
Bagikan :


Tidak Boleh Ada Pejabat Main-Main Proyek Bener, Gubernur Jateng: Ini Bicara Merah Putih

14 February 2022 | 11:00:00 | dibaca : 188
Kategori :
Bagikan :

Foto : Vivi (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Vivi (Humas Jateng)

SEMARANG - Berbekal berbagai temuan dan hasil berdialog dengan warga Desa Wadas, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung menggelar rapat terkait proyek pembangunan bendungan Bener, di desa tersebut. Purworejo pada Senin (14/2). 

Pada rapat tersebut Gubernur mengundang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dan jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada pembukaan rapat Gubernur menegaskan dirinya meminta dengan sungguh-sungguh agar tidak ada pejabat main-main dengan proyek Bendungan Bener. 

"Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan. Apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main, ini bicara Merah Putih dan kita kontribusikan untuk masyarakat. Saya serius soal ini," ucapnya lugas. 

Selain itu Gubernur juga menekankan agar para pihak melakukan evaluasi. Hal ini untuk menindaklanjuti temuan-temuannya saat meninjau langsung ke Desa Wadas dan berdialog dengan masyarakat setempat, termasuk mereka yang kontra dengan proyek Bendungan Bener. 

Evaluasi fokus pada tiga hal, yang pertama adalah evaluasi teknis terkait proyek pembangunan Bendungan Bener. Dia meminta semua pihak melakukan evaluasi pendekatan dengan membuka lebar-lebar ruang dialog. 

"Saya sendiri sudah membuktikan, kemarin ke sana (Wadas) sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya cara pendekatannya harus smooth (halus), tidak boleh ada kekerasan kecuali ada ancaman," tegasnya. 

Gubernur mengatakan, sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada kekerasan. Sehingga jika terjadi kekerasan seperti beberapa hari lalu, dirinya menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi. 

"Kami serahkan ke Kapolda, monggo dievaluasi. Karena disain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi monggo Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik," katanya. 

Selain itu Gubernur meminta agar BPN dan BBWS lebih proaktif dalam penyelesaian problem proyek itu. Sejumlah hal teknis seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang. 

"Yang sudah setuju segera dibayarkan, yang belum setuju kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pasca ditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami," ucapnya. 

Pasca ketegangan yang sempat terjadi di masyarakat Wadas, Gubernur mengaku Pemprov Jawa Tengah sudah siap melakukan pendampingan bagi warga Wadas untuk memulihkan ketenangan dan kedamaian warga, termasuk anak-anak. Informasi yang diterima saat ia ke Wadas, banyak masyarakat trauma, anak-anak jadi sasaran bullying

"Kami siap bantu, semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing (pemulihan) dan sebagainya," pungkasnya.


Bagikan :

SEMARANG - Berbekal berbagai temuan dan hasil berdialog dengan warga Desa Wadas, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung menggelar rapat terkait proyek pembangunan bendungan Bener, di desa tersebut. Purworejo pada Senin (14/2). 

Pada rapat tersebut Gubernur mengundang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dan jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada pembukaan rapat Gubernur menegaskan dirinya meminta dengan sungguh-sungguh agar tidak ada pejabat main-main dengan proyek Bendungan Bener. 

"Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan. Apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main, ini bicara Merah Putih dan kita kontribusikan untuk masyarakat. Saya serius soal ini," ucapnya lugas. 

Selain itu Gubernur juga menekankan agar para pihak melakukan evaluasi. Hal ini untuk menindaklanjuti temuan-temuannya saat meninjau langsung ke Desa Wadas dan berdialog dengan masyarakat setempat, termasuk mereka yang kontra dengan proyek Bendungan Bener. 

Evaluasi fokus pada tiga hal, yang pertama adalah evaluasi teknis terkait proyek pembangunan Bendungan Bener. Dia meminta semua pihak melakukan evaluasi pendekatan dengan membuka lebar-lebar ruang dialog. 

"Saya sendiri sudah membuktikan, kemarin ke sana (Wadas) sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya cara pendekatannya harus smooth (halus), tidak boleh ada kekerasan kecuali ada ancaman," tegasnya. 

Gubernur mengatakan, sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada kekerasan. Sehingga jika terjadi kekerasan seperti beberapa hari lalu, dirinya menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi. 

"Kami serahkan ke Kapolda, monggo dievaluasi. Karena disain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi monggo Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik," katanya. 

Selain itu Gubernur meminta agar BPN dan BBWS lebih proaktif dalam penyelesaian problem proyek itu. Sejumlah hal teknis seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang. 

"Yang sudah setuju segera dibayarkan, yang belum setuju kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pasca ditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami," ucapnya. 

Pasca ketegangan yang sempat terjadi di masyarakat Wadas, Gubernur mengaku Pemprov Jawa Tengah sudah siap melakukan pendampingan bagi warga Wadas untuk memulihkan ketenangan dan kedamaian warga, termasuk anak-anak. Informasi yang diterima saat ia ke Wadas, banyak masyarakat trauma, anak-anak jadi sasaran bullying

"Kami siap bantu, semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing (pemulihan) dan sebagainya," pungkasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu