SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di berbagai bidang. Salah satunya memberikan pelayanan transportasi massal, khususnya Trans Jateng yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi semua kalangan. 

Hal itu disampaikan Sekretaris (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno saat menjadi narasumber dialog di Studio Suara Diponegoro Semarang, Kamis (10/3/2022). Acara dialog dalam rangka HUT ke-22 Ombudsman yang bertema "Potret Pelayanan Publik di Jateng" itu, dihadiri Kepala Ombudsnan RI perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Sabarudin Hulu. 

"Dioperasikannya Trans Jateng tujuannya adalah untuk mempermudah pergerakan manusia di kawasan aglomerasi. Selain itu juga memberikan pelayanan transportasi yang murah, nyaman, dan aman. Yang aman ini sangat penting," kata Sekda. 

Sekda mengatakan, Bus Rapid Transit atau BRT Trans Jateng yang dirancang sebagai moda transportasi massal yang tidak hanya mendukung mobilitas warga di aglomerasi namun juga mengurangi polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor, serta menekan kepadatan laku lintas kendaraan pribadi di jalan raya. 

"Berdasarkan survei dari Dinas Perhubungan Jateng, pengguna layanan Trans Jateng sebagian besar adalah kaum perempuan, yaitu sebanyak 75 persen. Selain itu, 46,39 persen merupakan pengendara pribadi yang beralih menggunakan kendaraan umum Trans Jateng," katanya.  

Trans Jateng selama ini telah beroperasi di beberapa kabupaten dan kota. Kehadirannya bukan hanya memberikan pelayanan kepada pekerja di kawasan industri yang tidak dilalui kendaraan umum, melainkan juga pelajar serta masyarakat umum yang melakukan perjalanan di kawasan aglomerasi. 

"Berbicara mengenai aglomerasi, secara konsep adalah memberikan pelayanan transportasi, termasuk untuk masyarakat yang akan menuju kawasan industri. Tidak sedikit kawasan industri tidak dilintasi kendaraan umum sehingga negara harus hadir dengan mengoperasikan Trans Jateng untuk memberikan pelayanan transportasi yang murah, aman, dan nyaman," bebernya. 

Turut dijelaskan, Trans Jateng yang didirikan dan resmi beroperasi pada sekitar pertengahan Juli 2017, dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya dengan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat yang selama ini menjalankan aktivitas transportasi umum di jalur BRT. Pemerintah turut melibatkan mereka demi tetap menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi mereka. 

"Kita juga melibatkan kru di Trans Jateng, terutama warga yang masuk kategori untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan, dengan beroperasinya Trans Jateng, telah mendorong pengelola kendaraan umum lainnya berbenah supaya menjadi transportasi umum yang nyaman dan aman," katanya. 

Sekda menyebutkan, hingga saat ini Pemprov Jawa Tengah telah mengoperasikan enam koridor dari tujuh target koridor. Enam koridor tersebut yaitu, Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Semarang-Gubug via Godong,  Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur, Solo-Sumberlawang-Sangiran. Sedangkan koridor ketujuh, yaitu Solo-Sukoharjo-Wonogiri akan dibangun sekitar 2023.