BANYUMAS- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyebut ajang Musrenbang merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Termasuk aspirasi dari penyandang disabilitas yang menginginkan lebih banyak SLB agar mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih mudah. Karena tidak semua jenis disabilitas sesuai dengan pendidikan inklusi. 

"SLB itu untuk disabilitas dengan cerebral palsi atau autis. Kalau untuk penyandang paraplegia (kelumpuhan) masih bisa mengikuti sekolah inklusi. Kalau untuk autis itu susah," ujar Kevin Kurniawan dari perkumpulan penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas saat Musrenbang wilayah aglomerasi Barlingmascakeb dan Bregasmalang, Jumat (22/4/2022), di Aula Gedung Kusno Sosrodiharjo Banyumas. Bupati/wali kota dari sembilan daerah juga hadir dalam musrembang kali ini. 

Kekhawatiran Kevin pada minimnya akses pendidikan yang sulit diakses penyandang disabilitas, sekejap hilang dengan penjelasan Ganjar. Ia mengaku saat ini pihaknya terus mengupayakan pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas, melalui pendidikan inklusi yang terus diperbaiki sistemnya. 

"Sekarang sudah kita koreksi, setiap sekolah sudah boleh (inklusi). Kalau teman Anda, atau Anda (sendiri) tidak mau sekolah ke SLB, maunya ke sekolah umum, masuk inklusi, kita sudah siapkan. Kalau nanti ada problem, kami yang selesaikan," pungkasnya. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Uswatun Khasanah  menyebutkan, SLB dan sekolah umum bukanlah pemisah bagi penyandang disabilitas. Terlebih pada PPDB SMA/SMK negeri di Jawa Tengah nantinya akan ada jalur bagi difabel untuk sekolah umum, melalui program inklusi. 

"Bagi yang memunyai kebutuhan khusus seperti autis, memang dia harus di SLB. Tapi bagi difabel fisik, semua sekolah wajib mengakomodir. Di PPDB nanti ada jalur khusus offline  untuk rekan-rekan yang difabel," ujarnya. Ia bahkan menyebutkan, tidak ada batasan kuota bagi difabel yang ingin sekolah di sekolah umum inklusi. 

"Mereka bisa milih. Pak Gubernur sudah nyatakan, belum tentu dekat itu nyaman. Kalau mereka nyaman di sekolah (jauh) itu tidak apa-apa," jelasnya. 

Uswatun menyebut, dari ajang musrenbang kali ini banyak usulan pembangunan sekolah (SMA/SMK) yang kemudian di realisasikan. 

"Untuk wilayah yang belum ada sekolah negerinya, setelah dikaji ada (ternyata) sekolah swastanya dua. Dan SMK Negeri Lumbir itu juga usulan dari Musrenbang yang sudah direalisasikan. Kalau untuk usulan pembangunan SMA di Tegal Selatan dikaji dahulu, terkait lahan dan apakah bisa diserahkan ke propinsi (atau tidak)" imbuhnya.