BANYUMAS - Penanggulangan kemiskinan ekstrem dan angka kematian ibu melahirkan menjadi isu utama  Musrembang Wilayah Bergasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang) dan Berlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Hal itu karena karena di daerah-daerah tersebut, dua persoalan tersebut masih cukup tinggi. 

"Kemiskinan di Bergasmalang dan Berlingmascakeb ini masih cukup tinggi, beberapa daerah masih di atas angka kemiskinan provinsi, ini yang harus menjadi perhatian," ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat memimpin acara tersebut, Jumat (22/4). 

Musrembang yang diadakan di Convention Hall Banyumas ini dihadiri sejumlah bupati/wali kota, perwakilan forum anak, forum perempuan, penyandang disabilitas dan perwakilan politik. 

Pada forum itu, Gubernur mengungkap data tingkat kemiskinan masing-masing daerah. Kemiskinan di Kebumen mencapai 17,83 persen, sementara Banjarnegaran 16,23 persen dan Purbalingga 16,24 persen. Sementara untuk daerah Bergasmalang, kemiskinan di Brebes mencapai 17,43 persen, diikuti Pemalang 16,56 persen. 

Angka kematian ibu melahirkan (AKI) juga cukup tinggi. Ganjar menyebut, di beberapa daerah juga AKI nya bahkan melebihi provinsi. Di Brebes misalnya, angka kematian ibu melahirkan di daerah ini paling tinggi, mencapai 105 kasus. Sementara Cilacap 45 kasus, Banyumas 44 kasus, Banjarnegara 41 kasus, dan Kebumen 38 kasus. Sedangkan Pemalang 32 kasus dan Tegal 30 kasus. 

"Di Brebes, AKI masih cukup tinggi. Untuk stunting di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi, mencapai 28 persen. Maka ini tolong diperhatikan, program 5Ng harus dijalankan. Gerakan Jo Kawin Bocah juga penting kita dorong," ucapnya. 

Meski sebenarnya, beberapa bupati/wali kota sudah punya program yang baik, namun melihat tingginya angka kemiskinan dan AKI, Ganjar meminta mereka juga lebih bekerja keras lagi. 

"Harus ada percepatan dan pelebaran jangkauan agar program yang dilakukan bisa maksimal," tegasnya. Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah mendorong masuknya investasi serta mencari bantuan dengan memanfaatkan sumber lain termasuk CSR, filantropi dan lainnya. 

"Termasuk percepatan investasi, karena investasi juga termasuk intervensi pemerintah daerah. Jadi kalau memang butuh bantuan, maka arah bantuannya harus diarahkan ke sana dan ini yang harus kita komunikasikan dengan banyak pihak salah satunya DPRD," tegasnya. 

Sementara itu, Bupati Brebes, Idza Priyanti mengatakan, untuk mengurangi angka kemiskinann salah satu cara yang akan dilakukan daerahnya adalah pengurangan pengangguran. 

"Kami akan mendorong kawasan industri di Brebes. Kami juga membuka aplikasi lowongan kerja bagi masyarakat," jelasnya. 

Pendampingan langsung dari pemerintah lanjut Idza juga akan dilakukan. Diantaranya satu OPD satu desa miskin dan bantuan langsung untuk modal usaha.