Follow Us :              

Hadapi Kontraksi Akibat Pandemi, Jateng Prioritaskan Program Pemulihan Ekonomi

  22 June 2022  |   10:00:00  |   dibaca : 305 
Kategori :
Bagikan :


Hadapi Kontraksi Akibat Pandemi, Jateng Prioritaskan Program Pemulihan Ekonomi

22 June 2022 | 10:00:00 | dibaca : 305
Kategori :
Bagikan :

Foto : Rinto (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Rinto (Humas Jateng)

SEMARANG - Program pemulihan ekonomi menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui instrumen fiskal daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lain. Selain itu dilakukan juga sinergitas dengan pemerintah pusat dalam upaya percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus. 

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat membacakan penjelasan/jawaban gubernur Jawa Tengah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jateng terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jateng TA 2021, di ruang rapat DPRD Jateng, Rabu (22/6/2022). 

"Tingkat inflasi Jateng yang cukup terkendali, merupakan hasil upaya Pemprov Jateng melalui penyediaan infrastruktur pendukung logistik, dan memastikan ketersediaan bahan pokok di wilayah Jateng. Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, kemiskinan dan ketimpangan tidak meningkat, serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Taj Yasin. 

Plh Gubernur Jateng mengakui, pandemi Covid-19 berdampak pada naiknya angka kemiskinan pada penghujung akhir tahun 2020. Berkat pelaksanaan program jaring pengaman sosial dan koordinasi sinergitas kebijakan lintas sektoral, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,84 persen pada September 2020 ,menjadi 11,25 persen pada September 2021 atau berkurang 0,59 persen. 

"Ke depan, akan ditingkatkan koordinasi lintas sektoral serta pengalokasian program dan anggaran yang berkualitas. Sehingga berdampak langsung pada upaya penurunan angka kemiskinan," katanya. 

Turut disebutkan, upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara lain dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan, pemagangan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan program link and match dengan dunia usaha atau dunia industri. 

"TPT per Februari 2022 sebesar 5,75 persen, menurun dari Agustus 2021 sebesar 5,95 persen. Ini merupakan capaian yang lebih baik dibandingkan angka nasional sebesar 5,83 persen," ujarnya. 

Pada sisi percepatan pemulihan di sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi, Pemprov Jateng telah melakukan pendampingan UMKM, sertifikasi produk halal, transformasi digital, business and network fair UMKM, peningkatan kualitas produksi UMKM, serta pengembangan desain produk kemasan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,33 juta orang. 

Terkait pendapatan, lanjutnya, akibat perekonomian terdampak pandemi Covid-19,  mengakibatkan target pencapaian penerimaan pajak daerah tidak tercapai. Khususnya pada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak bahan bakar. Sedangkan jenis pendapatan daerah yang lain telah sesuai target. 

Optimalisasi penerimaan PAD antara lain dilaksanakan melalui peningkatan sistem pelayanan, promosi kepatuhan pembayaran PKB dengan melibatkan stakeholder terkait. Selain itu penambahan titik layanan, peningkatan sarana prasarana layanan, dan pelibatan perbankan dalam penerimaan pembayaran juga telah dilakukan. 

"Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah melalui kerjasama pemanfaatan dan optimalisasi peran BUMD. Ini dilakukan melalui sinergitas antar BUMD, restrukturisasi usaha, dan penerapan good corporate governance," jelas Taj Yasin.


Bagikan :

SEMARANG - Program pemulihan ekonomi menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui instrumen fiskal daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lain. Selain itu dilakukan juga sinergitas dengan pemerintah pusat dalam upaya percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus. 

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat membacakan penjelasan/jawaban gubernur Jawa Tengah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jateng terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jateng TA 2021, di ruang rapat DPRD Jateng, Rabu (22/6/2022). 

"Tingkat inflasi Jateng yang cukup terkendali, merupakan hasil upaya Pemprov Jateng melalui penyediaan infrastruktur pendukung logistik, dan memastikan ketersediaan bahan pokok di wilayah Jateng. Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, kemiskinan dan ketimpangan tidak meningkat, serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Taj Yasin. 

Plh Gubernur Jateng mengakui, pandemi Covid-19 berdampak pada naiknya angka kemiskinan pada penghujung akhir tahun 2020. Berkat pelaksanaan program jaring pengaman sosial dan koordinasi sinergitas kebijakan lintas sektoral, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,84 persen pada September 2020 ,menjadi 11,25 persen pada September 2021 atau berkurang 0,59 persen. 

"Ke depan, akan ditingkatkan koordinasi lintas sektoral serta pengalokasian program dan anggaran yang berkualitas. Sehingga berdampak langsung pada upaya penurunan angka kemiskinan," katanya. 

Turut disebutkan, upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara lain dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan, pemagangan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan program link and match dengan dunia usaha atau dunia industri. 

"TPT per Februari 2022 sebesar 5,75 persen, menurun dari Agustus 2021 sebesar 5,95 persen. Ini merupakan capaian yang lebih baik dibandingkan angka nasional sebesar 5,83 persen," ujarnya. 

Pada sisi percepatan pemulihan di sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi, Pemprov Jateng telah melakukan pendampingan UMKM, sertifikasi produk halal, transformasi digital, business and network fair UMKM, peningkatan kualitas produksi UMKM, serta pengembangan desain produk kemasan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,33 juta orang. 

Terkait pendapatan, lanjutnya, akibat perekonomian terdampak pandemi Covid-19,  mengakibatkan target pencapaian penerimaan pajak daerah tidak tercapai. Khususnya pada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak bahan bakar. Sedangkan jenis pendapatan daerah yang lain telah sesuai target. 

Optimalisasi penerimaan PAD antara lain dilaksanakan melalui peningkatan sistem pelayanan, promosi kepatuhan pembayaran PKB dengan melibatkan stakeholder terkait. Selain itu penambahan titik layanan, peningkatan sarana prasarana layanan, dan pelibatan perbankan dalam penerimaan pembayaran juga telah dilakukan. 

"Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah melalui kerjasama pemanfaatan dan optimalisasi peran BUMD. Ini dilakukan melalui sinergitas antar BUMD, restrukturisasi usaha, dan penerapan good corporate governance," jelas Taj Yasin.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu