SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyiapkan strategi perencanaan mobilitas perkotaan berkelanjutan di wilayah Kedungsepur. Rancangan itu untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum terjangkau dengan pelayanan terbaik bagi masyarakat.  

"Kita dibantu oleh KIAT Australia dan Bappenas untuk merancang sistem transportasi yang ada di Kedungsepur. Sebenarnya ini adalah strategi mobilitas perkotaan berkelanjutan," terangnya usai menemui Direktur Fasilitas KIAT Steven Chaytor dan Kasubdit Transportasi Darat dan Jalan Bappenas Dail Umamil Asri di Puri Gedeh, Kamis (4/8/2022). 

Pada pertemuan itu, Gubernur menyampaikan, ada beberapa hal yang harus disiapkan di wilayah Kedungsepur terkait transportasi umum. Bukan hanya tarifnya yang terjangkau, tetapi juga mengenai konektivitas.
"Seringkali kan orang memakai jalur utama saja, naik bus selesai. Sampai ke sananya (pemberhentian) naik apa? Maka ini sebenarnya yang perlu disampaikan dengan kabupaten/kota sampai ke desa. Angkutan desa itu penting untuk menjemput," jelasnya. 

Ia memberikan gambaran bagaimana mobilitas seseorang yang datang ke Jateng menggunakan pesawat, kereta api, atau kapal laut. Setelah orang yang datang itu turun dari pesawat, misalnya, masih memerlukan angkutan umum untuk sampai ke rumah atau tujuan akhirnya. 

"Dari pesawat (bandara) sampai menuju ke rumahnya ada tidak yang langsung kecuali taksi. Kalau transportasi umum, bus umpama, busnya sampai mana titiknya, kalau belum sampai rumah, sampai rumahnya naik apa? Kalau ada transportasi publik yang bisa berhenti dekat dari rumahnya sebenarnya sistem itu cukup sempurna." 

Terkait layanan transportasi yang baik dan terjangkau sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng dengan keberadaan bus Trans Jateng. Gubernur menyebutkan saat ini Trans Jateng sudah berjalan di enam koridor di Jateng dan sedang disiapkan untuk koridor ketujuh. Trans Jateng ini memberikan layanan transportasi umum yang menghubungkan antarkabupaten/kota di Jateng. 

"Kalau antarkabupaten/kotanya sudah ada transportasi umum lokalnya, di dalam kota/kabupatennya sudah terjemput oleh sistem transportasi mereka. Ini akan sangat membantu masyarakat," ungkapnya. 

Layanan transportasi yang disiapkan juga perlu nempertimbangkan kelompok tertentu. Gubernur mencontohkan, yang dilakukan Trans Jateng. 

"Buruh, pelajar, dan veteran ini menjadi prioritas kita dengan biaya yang sangat murah. Ini yang kita sampaikan kepada mereka," paparnya. 

Selain itu Gubernur juga mengimbau agar pengembangan transportasi umum juga mulai memproyeksikan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan. 

"Saya propose (usul) kepada KIAT dengan Bappenas agar kita naik kelas sedikit. Menghitung berapa jumlah penduduk beberapa tahun ke depan, menghitung pertumbuhan ekonomi di beberapa titik, contoh Semarang-Kendal saya tarik sedikit menjadi Semarang-Kendal-Batang, ini kita harus persiapkan. Nanti kalau kemudian kawasan industri Kendal dan Batang ini sudah hidup, berapa mobilitas orang yang ada di sana. Siapa yang menyiapkan transportasinya, transportasi berbasis energi apa," katanya. 

Selain itu, basis energi yang akan digunakan pada transportasi umum tersebut juga harus dipertimbangkan. Rencana pemakaian kendaraan umum bertenaga listrik, sangat menarik minat Gubernur. Untuk hal ini perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi, tentu saja juga memperhatikan bahan bakar fosil yang mulai berkurang. 

"Kami mulai mengintroduksi adanya tenaga listrik. Maka kita sampaikan pada funding-nya dari Australia, bisa tidak kita kaji ini. Kita proyeksikan persiapannya mulai tahun berapa, terlaksana tahun berapa, infrasturktur seperti apa, komitmen politik di masing-masing area seperti apa. Ternyata sama pikirannya," ungkapnya senang. 

Kasubdit Transportasi Darat dan Jalan Bappenas Dail Umamil Asri mengatakan, Urban Mobility Plan atau Perencanaan Mobilitas Perkotaan merupakan tahapan awal yang penting untuk pengembangan transportasi umum perkotaan. Bappenas bersama KIAT hanya bertindak sebagai fasilitator yang memberikan masukan dan rekomendasi sedangkan penyusunan perencanaan dilakukan oleh pemerintah daerah. 

"Studi urban mobility ini diharapkan tidak lama lagi selesai. Diharapkan nanti ini akan jadi produk Jawa Tengah untuk dikembangkan menjadi kerangka regulasi dan acuan bagi semua daerah metropolitan di Jawa Tengah untuk pengembangan angkutan umum massal perkotaan," jelasnya.