Follow Us :              

Gubernur Prioritaskan Rancangan Perubahan APBD Jateng 2022 Untuk Bantuan Sosial

  23 September 2022  |   10:00:00  |   dibaca : 177 
Kategori :
Bagikan :


Gubernur Prioritaskan Rancangan Perubahan APBD Jateng 2022 Untuk Bantuan Sosial

23 September 2022 | 10:00:00 | dibaca : 177
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 diprioritaskan untuk bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota. Hal tersebut sebagai bentuk respons untuk pengendalian dampak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan pengendalian inflasi. 

"Dari eksekutif maupun legislatif masih ada waktu sampai hari Selasa diputuskan. Saya berharap kawan-kawan bisa membahas sebelum diputuskan," kata Gubernur usai memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (23/9/2022). 

Pada paripurna tersebut Gubernur menjelaskan tiga prioritas perubahan APBD. Pertama terkait dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Kebijakan itu harus disikapi dengan bijak sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu. Sektor yang paling terdampak atas kenaikan BBM dan inflasi, seperti sektor pertanian-perikanan dan sektor transportasi, serta angka kemiskinan.

"Mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini agar kita bisa merespons persoalan masyarakat. Daya belinya dijaga, inflasinya dijaga. Sektor, subsektor, dan kelompok sasarannya musti jelas. Saya minta betul karena ini juga menjadi PR nasional kita," tegasnya. 

Kedua, tentang pentingnya antisipasi serius pada efek cuaca yang tidak baik serta kondisi dunia yang sedang bergejolak pada hasil pertanian.  Beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir. 

"Urusan pertanian dalam arti luas disiapkan betul karena profesi-profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan juga terganggu. Karena itu maka bantuan ini kita arahkan ke sana," katanya. 

Terkait upaya penanganan dampak inflasi, Gubernur juga meminta agar bantuan-bantuan yang tidak terlalu penting untuk infrastruktur kecil agar diakumulasikan dan dijadikan satu untuk mendorong sektor yang lebih membutuhkan. 

"Lebih baik diakumulasikan, dijadikan satu, untuk mendorong pengendalian inflasi, meningkatkan kembali ekonomi masyarakat yang lagi sulit dan itu kita harapkan sampai hari Selasa kawan-kawan bisa membahas," jelasnya. 

Fokus yang terakhir adalah tentang proporsi bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurut Gubernur, pemberian bantuan tambahan 2022 akan terdistribusi kepada 21 kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah maka tidak menutup kemungkinan bantuan itu dapat dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota lain secara proporsional. Dalam hal ini Kabupaten Purworejo dan Pemalang mendapatkan bantuan tertinggi. 

"Proporsionalitas bantuan yang kita berikan ke kabupaten/kota yang ada, khususnya kabupaten yang miskin kita prioritaskan, karena sekali genjot bisa dapat banyak hal. Pengendalian dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi termasuk penurunan angka kemiskinan," ungkapnya. 

Pada rapat paripurna tersebut, Gubernur juga mendapatkan draft pandangan umum dari masing-masing fraksi terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 itu. Selanjutnya Gubernur akan dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 diprioritaskan untuk bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota. Hal tersebut sebagai bentuk respons untuk pengendalian dampak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan pengendalian inflasi. 

"Dari eksekutif maupun legislatif masih ada waktu sampai hari Selasa diputuskan. Saya berharap kawan-kawan bisa membahas sebelum diputuskan," kata Gubernur usai memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (23/9/2022). 

Pada paripurna tersebut Gubernur menjelaskan tiga prioritas perubahan APBD. Pertama terkait dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Kebijakan itu harus disikapi dengan bijak sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu. Sektor yang paling terdampak atas kenaikan BBM dan inflasi, seperti sektor pertanian-perikanan dan sektor transportasi, serta angka kemiskinan.

"Mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini agar kita bisa merespons persoalan masyarakat. Daya belinya dijaga, inflasinya dijaga. Sektor, subsektor, dan kelompok sasarannya musti jelas. Saya minta betul karena ini juga menjadi PR nasional kita," tegasnya. 

Kedua, tentang pentingnya antisipasi serius pada efek cuaca yang tidak baik serta kondisi dunia yang sedang bergejolak pada hasil pertanian.  Beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir. 

"Urusan pertanian dalam arti luas disiapkan betul karena profesi-profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan juga terganggu. Karena itu maka bantuan ini kita arahkan ke sana," katanya. 

Terkait upaya penanganan dampak inflasi, Gubernur juga meminta agar bantuan-bantuan yang tidak terlalu penting untuk infrastruktur kecil agar diakumulasikan dan dijadikan satu untuk mendorong sektor yang lebih membutuhkan. 

"Lebih baik diakumulasikan, dijadikan satu, untuk mendorong pengendalian inflasi, meningkatkan kembali ekonomi masyarakat yang lagi sulit dan itu kita harapkan sampai hari Selasa kawan-kawan bisa membahas," jelasnya. 

Fokus yang terakhir adalah tentang proporsi bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurut Gubernur, pemberian bantuan tambahan 2022 akan terdistribusi kepada 21 kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah maka tidak menutup kemungkinan bantuan itu dapat dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota lain secara proporsional. Dalam hal ini Kabupaten Purworejo dan Pemalang mendapatkan bantuan tertinggi. 

"Proporsionalitas bantuan yang kita berikan ke kabupaten/kota yang ada, khususnya kabupaten yang miskin kita prioritaskan, karena sekali genjot bisa dapat banyak hal. Pengendalian dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi termasuk penurunan angka kemiskinan," ungkapnya. 

Pada rapat paripurna tersebut, Gubernur juga mendapatkan draft pandangan umum dari masing-masing fraksi terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 itu. Selanjutnya Gubernur akan dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu