SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyakini provinsinya akan mampu menjadi lumbung padi nasional. Sejak dulu daerahnya sudah dikenal memiliki hasil padi melimpah dengan beragam varietas unggul yang banyak diminati. 

Gubernur telah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan produktivitas padi maupun bahan pangan dalam arti luas, untuk mendukung peran sebagai lumbung pangan nasional. Berkat berbagai upaya yang telah dilakukan, ia mengatakan, produktivitas padi di Jawa Tengah saat ini mencapai 9,7 ton yang dalam hitungan beras mencapai beras 5,6 hingga 5,8 ton per hektare. 

Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan produktivitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan nasional. Salah satunya dengan mendorong penataan ruang dan konservasi lahan subur. 

"Sebenarnya dari dulu kita memang sudah bisa disebut sebagai lumbung, hanya sekarang tata ruang (lahan) makin bersaing dengan kebutuhan industri, perumahan, dan sebagainya. Maka lahan subur itu mesti betul-betul dikonservasi. Kedua, intensifikasinya juga mesti kita dorong agar rata-rata (beras) 5,6 hingga 5,8 ton per hektare. Maka padi musti naik lagi (produksi) sehingga lumbung pangannya bisa kita dorong," ujar Gubernur, Sabtu (14/1/2023). 

Pada sisi lain, Gubernur juga terus mendorong diversifikasi pangan dengan meningkatkan produksi komoditas pangan lainnya seperti jagung, singkong, sukun, bahkan porang. Menurutnya, lumbung pangan bukan hanya padi, tetapi semua komoditas pangan lainnya yang potensial. 

"Pangan tidak boleh diterjemahkan hanya padi, kita punya jagung, singkong, sukun, yang banyak dan bisa kita produksi. Termasuk porang yang sangat laku, sehingga diversifikasi pangannya berlaku." 

Untuk meningkatkan lumbung pangan dengan diversifikasi yang ada, diperlukan pengembangan sistem dan kontrol yang baik sehingga data menjadi valid. Menurutnya, data yang valid itu akan menjadi acuan objektif  dalam menentukan perlu tidaknya untuk mengimpor beras. 

"Memang sistem ini musti di-develope dikontrol dengan baik dan datanya menjadi valid." katanya. 

Gubernur mengungkapkan, dari data yang diperoleh, sebenarnya produktivitas padi di Jawa Tengah sudah bisa memenuhi kebutuhan di dalam provinsi. Bahkan ada sisa sehingga dapat dibagikan atau dikirim ke tempat lain. Misalnya ke Jakarta, Kalimantan Tengah, dan sebagainya. 

"Mudah-mudahan sensus pertanian nanti bisa jadi basic data untuk memperbaiki semua karena problem dan turunannya masih banyak. Kalau kita mau bicara kebutuhan yang bisa tercukupi seperti itu, ini data tidak boleh meleset. Terus update, terus kemudian kita bisa mendata secara rigid, kemudian kita bisa mengetahui turunannya (masalah)," katanya. 

Problem turunan itu, menurut Ganjar dapat dilihat dari pupuk yang kurang. Subsidi tidak bisa mencukupi semua kebutuhan petani sedangkan transformasi ke organik belum tuntas. Situasi itu berdampak kepada para petani secara langsung. 

"Di tengah situasi seperti itu petani kasihan. Maka kalau subsidi pemerintah pusat sudah makin berkurang, cabut saja subsidinya. Digantikan subsidi kepada petani melalui pembelian. Apakah Bulog (pusat), apakah Bulog daerah, atau siapapun untuk menjadi off taker sehingga bebaskan saja pupuknya atau disubsidi secara penuh. Kalau secara penuh maka namanya subsidi itu musti ada target yang jelas. Maka data pertanian juga musti jelas," tandasnya.