WONOSOBO - Pada setiap Musrenbangwil pembangunan infrastruktur selalu menjadi usulan yang paling banyak disampaikan. Padahal, menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pembangunan daerah tidak selalu tentang pembangunan fisik. 

Hal itu disampaikan saat memimpin Musrenbangwil Purwomanggung. Musrenbang yang meliputi wilayah Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang ini diadakan di Aula PT Geo Dipa, Kabupaten Wonosobo, Senin (20/3/2023).

"Pembangunan kita hari ini rasanya masih maskulin, kesetaraan gendernya belum. Maksudnya, semua orang berpikir bahwa membangun itu soal fisik. Terima kasih saya sudah dikasih contoh bagaimana menangani stunting, PTP (Pengembang Teknologi Pembelajaran), dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)," kata Gubernur.

Selain infrastruktur, pembangunan yang perlu ditingkatkan adalah mengenai penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus yang juga mesti dikejar. 

"Kita diingatkan terus menerus dan saya senang bagaimana penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, aksesibilitas penyandang disabilitas, ini luar biasa. Kita cek saja, gedung ini sudah ada akses untuk disabilitas apa belum," paparnya.

Berikutnya yang menjadi fokus adalah kesetaraan gender. Isu ini, menurut  yang diterima Gubernur dari perwakilan perempuan, belum sepenuhnya dilakukan. "Berikutnya tadi ada kesetaraan laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender itu menurut saya bagus. Tapi ini mesti disampaikan dan disosialisasikan terus menerus. Ini PR yang musti kita selesaikan secara bersama-sama," katanya.

Turut diungkapkan, hingga saat ini sebagian besar usulan Musrenbangwil mengenai pembangunan infrastruktur. Sektor ini umumnya membutuhkan anggaran besar, salah satunya usulan pembangunan maupun perbaikan jalan. 

Gubernur mengungkapkan, untuk menuntaskan jalan provinsi saja diperlukan anggaran mencapai Rp15 triliun. Untuk itu setiap pembangunan atau penyelesaian aduan harus diselesaikan secara bertahap, tidak bisa sekaligus.

"Artinya tidak mungkin (langsung). Maka kami bertahap, tahun depan saja untuk infrastruktur kami butuh Rp3 triliun lebih sedikit. Maka kami sampaikan kepada publik kalau mau infrastruktur kita bagus, Rp3,2 triliun itu mesti ada," katanya. 

Besarnya biaya pembuatan maupun perawatan jalan, seharusnya membuat fasilitas ini harus dijaga dengan baik. Salah satunya caranya adalah dengan melarang truk-truk ODOL (Over Dimensi Over Load), yang kebanyakan adalah truk galian C atau truk galian pasir ilegal. Karena itu, keluhan seorang kyai bersama para warga Kertek Kabupaten Wonosobo tentang kerusakan jalan akibat truk-truk ODOL penambangan pasir liar di lereng Gunung Sindoro, bisa dipahami Gubernur. 

Dari beberapa masalah yang disampaikan dalam Musrembangwil tersebut, laporan dampak penambangan pasir liar yang sampaikan olehbseorang kyai tersebut, menjadi salah satu yang menarik perhatian Gubernur. 

Kyai bernama Imam Baihaqi tersebut mengaku, praktik tambang pasir ilegal di lereng Gunung Sindoro telah merusak banyak jalan dan mematikan 40 persen mata air, termasuk mata air di pesantrennya. Agar dampaknya tidak semakin besar, ia minta diminta Raperda RTRW ditinjau kembali.

"Tadi ada kiai dari Wonosobo menyampaikan tentang galian C yang merusak. Keluhannya ternyata sama, sebelum Pak Kiai tadi datang, saya sampaikan galian C ilegal itu  merusak mata air, merusak jalan, dan ini mesti dihentikan," jelasnya.

Gubernur juga menyampaikan, penindakan tentang galian C ilegal ini sudah dimulai. Pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian. "Kami sampaikan ini secara blak-blakan saja. Tidak hanya di sini. Hari ini saya komunikasi dengan kepolisian, satu tempat di utara Jateng akan ditangani," pungkas Gubernur.