PEKALONGAN - Sektor industri dan perdagangan mempunyai peran strategis dalam mengatasi persoalan, mulai kemiskinan hingga stunting. Koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama pemerintah dan pihak terkait harus dilakukan agar industri dan perdagangan tumbuh meningkat. 

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat membuka rapat kooordinasi (rakor) sektor industri dan perdagangan 2023 di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Rabu (7/6/2023). Rakor bertema "Sinergi dan Harmoni untuk Akselerasi" itu dihadiri kepala atau pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

"Sektor industri dan perdagangan mempunyai kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Maka koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama harus dilakukan bersama-sama, agar peningkatan sektor industri dan perdagangan bisa akseleratif, karena sektor industri bisa mengatasi berbagai persoalan," ujar Sekda.

Sekda menjelaskan, jika industri tumbuh maka lapangan kerja meningkat sehingga bisa menurunkan jumlah pengangguran. Hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. "Jika yang menganggur lalu dapat pekerjaan, kemiskinan juga bisa kita atasi. Jadi Anda semua yang ada di perindustrian dan perdagangan itu sangat mulia, karena bisa mendorong industri tumbuh dan berbagai persoalan bisa kita atasi," katanya. 

Bila para pengangguran sudah bekerja, Sekda optimis mereka akan mampu menyekolahkan anak-anaknya, sehingga tidak putus sekolah. Bahkan lebih dari itu, mereka juga bisa memberikan asupan gizi yang baik bagi keluarganya. Termasuk anak-anak mereka, sehingga dapat mencegah stunting. 

Sekda mengatakan, pertumbuhan sektor industri dan perdagangan akan mempunyai dampak yang multiplier effect. Karenanya, Sekda mengajak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pihak terkait bersama-sama berkomitmen meningkatkan pengembangan pertumbuhan industri dan perdagangan di Jawa Tengah.

Selain mengatasi pengangguran, sektor industri dan perdagangan juga berperan penting dalam membantu menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk menangani permasalahan tersebut, menurut Sekda, tidak bisa hanya mengandalkan sumber dana dari APBD. 

"Pencanangan penanganan kemiskinan ekstrem ini di tengah-tengah APBD sudah selesai dibahas, sehingga untuk mengakselerasi, mau tidak mau kita harus mencari sumber pendanaan yang lain. Salah satunya adalah dari CSR, baik dari dunia industri maupun dunia perdagangan," jelas Sekda.