SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menilai kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) memiliki peran strategis dalam menuntaskan kasus stunting di daerah. 

Keberadaan para kader yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait penyebab dan bahaya stunting.

"PPKBD inilah yang menjadi ujung tombak, untuk edukasi kepada masyarakat," ujar Sekda di sela acara "Temu Kader PPKBD Provinsi Jateng" di Gedung BPSDMD Jateng pada Senin, 25 Maret 2024. 

Menurut Sekda, salah satu faktor terjadinya stunting adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat, kesehatan reproduksi, bahkan maraknya pernikahan dini.

Oleh sebab itu, edukasi menjadi upaya yang sangat penting dalam menuntaskan stunting. Hal ini dapat dimulai dari meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi kesehatan perempuan sebelum hamil, cara merawat bayi baru lahir, serta pentingnya pemberian ASI eksklusif dan gizi yang cukup.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan, kader PPKBD diminta responsif mendata kesehatan para warga. 

"Ketika mendata sudah di luar kepala, jumlah anak, keluhan, dan perkembangan dari anak-anak di lingkungannya," katanya. 

Para penyuluh juga dapat melakukan pemantauan tanpa harus bertemu langsung dengan warga. Sebab, mereka bisa menggunakan aplikasi pesan elektronik, seperti saat pandemi beberapa waktu lalu. 

"Langkah itu cukup efektif, karena mereka tidak masuk rumah, tetapi data tetap terekam. Itu contoh cara-cara terkini untuk menyampaikan program," kata Hasto. 

Dalam kesempatan itu, Sekda bersama Ka BKKBN menyerahkan bantuan secara simbolis dari BKKBN Pusat sebesar Rp18,8 juta dan BKKBN Provinsi senilai Rp56,7 juta, kepada enam daerah terdampak bencana banjir, meliputi Kota Pekalongan, Semarang, Kabupaten Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan.