SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyampaikan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 diperkirakan akan lebih rawan daripada penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. 

“(Hal ini terjadi), karena paslon (pasangan calon) akan berhadapan di satu kabupaten/kota. (Jadi), semakin sedikit jumlah paslon, (maka pemilihannya) akan semakin rawan,” ucapnya dalam acara Rapat Koordinasi Pemantapan Isu-Isu Strategis Jelang Pilkada Serentak 2024 di Hotel Kesambi, Kota Semarang pada Rabu, 26 Juni 2024.  

Dalam penyelenggaraan Pilkada, potensi kerawanan yang muncul cukup beragam, seperti perselisihan antarpartai, ujaran kebencian, politik uang, dan permasalahan lainnya. 

Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan langkah-langkah strategis, serta berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak. Sebab, dengan adanya sinergi yang baik, antara para penyelenggara dan peserta Pilkada, akan sangat membantu mengatasi dan menyelesaikan semua persoalan.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan parpol (partai politik), untuk menegaskan ke paslon, supaya mampu mengendalikan partisipan atau konstituennya, agar tidak terprovokasi,” kata Pj Gubernur.  

Ia menyampaikan, ada empat indikator dalam kesuksesan Pilkada, yaitu tingginya partisipasi masyarakat, terjaganya iklim kondusif, berjalan dengan lancarnya setiap tahapan Pilkada, dan terlaksana dengan baiknya pelayanan kepada masyarakat.

Pj Gubernur menyatakan, Rakor yang menghadirkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten/kota se-Jateng itu dinilai penting. Sebab, pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan persiapan maupun kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan TNI-Polri. 

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jateng akan berjalan aman dan sukses.  

Sementara, Karo Ops Polda Jateng, Kombes Pol Basya Radyananda mengatakan, sejumlah isu kerawanan Pilkada yang perlu diperhatikan, salah satunya terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN). 

“Isu netralitas politik ASN di Pilkada yang perlu kita perhatikan bersama,” katanya.

Selain itu, isu kerawanan lain yang perlu diantisipasi, yaitu daerah-daerah rawan bencana, pulau-pulau terpencil, dan persoalan lainnya.