SEMARANG - Sekolah Antikorupsi "Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi" yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendapatkan apresiasi dari para kepala desa (kades), bahkan mereka berharap kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan di tingkat yang lebih tinggi.

Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Muji Subagyo, menilai, program yang digagas oleh Gubernur Jateng merupakan terobosan yang bagus. 

"Saya berharap tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa ini bisa berkelanjutan di tingkat kabupaten," katanya saat ditemui di sela acara Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang pada Selasa, 29 April 2025.

Dengan begitu, para kepala desa bisa memahami materi-materi mengenai desa antikorupsi dengan lebih detail. Sebab, saat ini kepala desa dituntut lebih berhati-hati dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 

"Tidak semua kepala desa itu berangkat dari pendidikan yang sama, sehingga dengan adanya Sekolah Antikorupsi ini, semua konsep bisa diketahui," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Cipto Teguh Wibowo, mengatakan bahwa Sekolah Antikorupsi yang diinisiasi oleh Gubernur merupakan gagasan yang sangat menarik. Kegiatan ini memicu kinerja kepala desa agar mereka semakin berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan desa karena ada aturan-aturan yang harus ditaati.

"Alhamdulillah ada Sekolah Antikorupsi ini. Sangat bermanfaat karena kita tahu mana pos-pos yang sebenarnya (penggunaan bantuan keuangan)," katanya.

Cipto menegaskan, selama ini ada kendala terkait proses administrasi, contohnya untuk mencairkan dana desa dibutuhkan faktur pajak. Belum lagi ada aturan yang berubah-ubah. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah mengatakan, Sekolah Antikorupsi yang diikuti oleh 7.810 kepala desa ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi. Acara ini mendatangkan pemateri dari KPK RI, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Jawa Tengah. 

Tak hanya itu, Jateng juga memiliki 30 Desa Antikorupsi. Gubernur menyebutkan, saat ini ada 297 desa yang sedang diajukan sebagai Desa Antikorupsi di Jawa Tengah.

"Ini adalah upaya agar pembangunan yang leading sektornya di desa nanti betul-betul tepat sasaran. Dari mana kita bangun adalah dari desa itu sendiri. Di sana ada potensi desa, wisata desa, lumbung pangan desa, semuanya ada di desa," katanya.