SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta kepala desa (kades) di wilayahnya menjadi problem solver (pemberi solusi) bagi persoalan yang dialami oleh masyarakat.

Gubernur meminta kades mengurus semua persoalan masyarakat desa. Ia menegaskan, tidak boleh ada jarak antara kades dengan warganya. Kedekatan pemimpin dengan yang dipimpin akan menjadi sarana untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya. Hal itu sejalan dengan tagline "Ngopeni dan Nglakoni" Jawa Tengah.

"Di desa, yang tukang ngarit sopo (suka mencari rumput siapa)? Harus tahu. Yang menggembala kambing siapa? Ada warganya yang harus disantuni, harus tahu. Irigasi macet harus tahu. Lalu diberikan solusi, itu namanya ngopeni nglakoni," ucapnya saat memberikan arahan dalam acara Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang pada Selasa, 29 April 2025.

Dalam membangun desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperlakukan semua desa secara adil tanpa ada perbedaan. Salah satunya dengan memberikan bantuan keuangan senilai Rp1,2 triliun pada tahun 2025 ini.

Oleh karena itu, para kades harus sesegera mungkin menggerakkan potensi desanya masing-masing, mulai dari pengembangan desa wisata, produk unggulan desa, petani zilenial dan milenial, mengawal lumbung desa, koperasi merah putih, hingga pelayanan kesehatan bagi warga desa.

Dalam pembangunan desa, Gubernur menekankan agar desa menginduk di masing-masing kecamatan. Sebab, Pemprov Jateng telah meluncurkan program Kecamatan Berdaya, yang bertujuan untuk memusatkan program pemberdayaan, perlindungan, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Program-program yang ada di dalamnya sudah linier dengan program dari pusat, Pemprov Jateng, dan kabupaten.

"Contoh, Jateng merupakan lumbung pangan nasional. Lahan pertanian itu tersebar di desa. Maka, desa harus mampu menganalisis dampaknya, seperti infrastrukturnya, saluran airnya," ucap Gubernur kepada 7.810 kepala desa yang hadir di acara Sekolah Antikorupsi.

Guna mendukung kinerja Kades saat membangun desanya, Gubernur sudah menginstruksikan agar tiga pilar pemerintahan desa diefektifkan kembali tiga pilar pemerintahan desa, yakni kades/lurah, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta bintara pembina desa (Babinsa).

"Kades harus didampingi dalam rangka ciptaan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Antikorupsi), tiga pilar diefektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana," katanya.