SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengaku optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (backlog) di wilayahnya akan tuntas dalam waktu lima tahun ke depan. 

Hal itu disampaikannya dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait Bidang Perumahan di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, 20 Juni 2025 malam.

Ia mengungkapkan, Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program terkait dengan 1 KK 1 rumah layak huni. Harapannya, perbaikan RTLH di seluruh Jateng bisa selesai sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. 

“Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data," ucap Gubernur.

Pada tahun 2025, penanganan kebutuhan perumahan di Jateng jumlahnya mencapai 26.356 unit. Rinciannya, sebanyak 17.510 unit (17.000 unit RTLH dan 510 unit backlog) bersumber dari APBD Provinsi Jateng; sebanyak 6.776 unit dari APBD Kabupaten/Kota; dan sebanyak 2.070 unit dari corporate social responsibility (CSR).

Gubernur menyampaikan, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng. Maka dari itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ketiga.

Sebagai informasi, kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan dengan Kementerian PKP ini bertujuan untuk menyatukan data dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Penandatanganan itu juga dilakukan oleh bupati/wali kota se-Jateng, Bank Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

"Kesepakatan itu, di antaranya bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini perlu, karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi, terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten/kota di Jateng,” ucap Gubernur.  

Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu Asta Cita Presiden dan menjadi prioritas nasional. 

Berdasarkan data tahun 2024, capaian rumah layak huni baru sekitar 65%, backlog rumah di seluruh Indonesia masih sekitar 9,9 juta rumah tangga, dan 26,9 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Adapun pengurangan backlog dan RTLH ditargetkan mencapai 3 juta unit rumah se-Indonesia.

"Bicara pengurangan backlog dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi penting. Dari data tersebutlah, kemudian kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan diarahkan," katanya.

Ia menambahkan, nota kesepakatan ini merupakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergisitas terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Keselarasan data tersebut akan menjadi acuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ketika sudah dapat data-data tersebut, kemudian treatment (penanganan) dilakukan dengan berbagai hal tadi. Dari Jawa Tengah, ada treatment dengan menggunakan dana alokasi yang disiapkan Bapak Gubernur, ada CSR, dan ada gotong royong yang lain," katanya.

Melalui nota kesepakatan itu, juga akan direalisasikan penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN, terutama melalui program pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera sejumlah kurang lebih 20.000 unit rumah di Jawa Tengah.