SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menegaskan, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 harus terus digenjot.

"Segera lakukan langkah akselerasi. Ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah bisa mencukupi timeline, ada juga yang sudah melebihi, tetapi ada juga yang belum sesuai target," ucapnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 di Kantor Gubernur Jateng pada Senin, 5 Agustus 2024.

Berdasarkan progres sementara pelaksanaan APBD sampai dengan 31 Juli 2024, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp14,551 triliun (54,23%), Belanja Daerah terealisasi Rp14,424 triliun (51,80%), sedangkan Pembiayaan Daerah terealisasi Rp505,869 miliar (49,71%).

"Harus kita tingkatkan dan optimalkan (penyerapan APBD). Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan, karena ke depan tantangan masih ada. Kita harus fokus terhadap kinerja, tentunya dengan inovasi, jangan sampai monoton," kata Pj Gubernur.

Pj Gubernur menyampaikan arahan khusus, terutama kepada OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Salah satu caranya, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait target pendapatan bagi hasil pajak daerah.

Ia juga meminta pelaksanaan belanja daerah dapat dioptimalkan agar lebih berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, Pj Gubernur mengingatkan agar akselerasi pelaksanaan kegiatan tetap mendukung 10 program prioritasnya.

"Akselerasi penyaluran bantuan kepada masyarakat, utamanya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi daerah," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga meminta agar dilakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) dan paket pekerjaan, seperti proyek konstruksi dan lain sebagainya.

Ia juga menegaskan untuk mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM, serta melakukan inventarisasi sisa anggaran belanja, yang capaian fisik atau kinerjanya telah tercapai.

"Lakukan pelaksanaan belanja daerah dengan prudent atau prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan manajemen risiko setiap kegiatan, dan pengendalian intensif secara berkala atau sewaktu-waktu, agar terlaksana dan selesai sesuai target," ucap Pj Gubernur.