YOGYAKARTA - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyatakan, para stakeholder di wilayahnya secara solid siap mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pihaknya sudah membangun konsolidasi dengan berbagai pihak,_mulai dari pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), TNI, Polri, partai politik, maupun tokoh masyarakat.

"Koordinasi sudah kita lakukan, saya rasa kita sudah cukup solid. Termasuk sudah melakukan rapat koordinasi, pelatihan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), kemudian juga sudah memetakan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah," ucap Pj Gubernur usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Wilayah Jawa di Hotel Royal Ambarukmo pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Pj Gubernur menyampaikan, sejumlah rakor yang pernah dilaksanakan antara lain Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada Serentak 2024, Rakor Desk Pilkada dan Kondusivitas Wilayah Provinsi Jateng, serta pertemuan-pertemuan lainnya. Selain itu, Kepolisian Daerah Jateng juga sudah menyelenggarakan Rakor Kesiapan Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024.

Terkait pengalokasian anggaran Pilkada, baik dari Pemerintah Provinsi Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota juga sudah terpenuhi. Begitu pula, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah mulai dicairkan kepada para penyelenggara pemilu dan TNI/Polri.

"NPHD-nya sudah diberikan, tetapi masih ada beberapa kabupaten yang belum tuntas. Ada yang tahap pertama sudah selesai, ada yang tahap kedua sudah selesai. Tetapi nanti akan kita koordinasikan untuk segera menyelesaikan," ucap Pj Gubernur.

Ia menambahkan, dalam setiap tahapan pilkada tetap ada potensi dinamika atau permasalahan yang terjadi. Namun, pihaknya berkomitmen akan selalu mengikuti segala perkembangan yang ada, serta terus berkoordinasi dengan para penyelenggara pemilu, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang Pilkada 2024. Sebab, hal-hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan tahapan pilkada.

Guna menjaga stabilitas itu, Hadi menekankan agar tiap lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilu harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.