Foto : Rinto (Humas Jateng)
Foto : Rinto (Humas Jateng)
SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jateng.
"Kebakaran hutan dan lahan harus kita cegah, (karena) arena hutan mempunyai fungsi sangat strategis, dan merupakan salah satu penyeimbang lingkungan," ucapnya di sela Rapat Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Rimba Graha, Kota Semarang pada Senin, 26 Agustus 2024.
Menurutnya, karhutla tidak hanya terjadi karena faktor alam, akan tetapi ulah atau tindakan manusia juga kerap kali menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Beberapa di antaranya seperti membuang puntung rokok, membakar sampah, dan aktivitas lain di sekitar kawasan hutan yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
"Karena kalau sudah terbakar, maka dampaknya luar biasa. Kita menanam dan merawatnya sangat lama, tetapi akibat terbakar, hilangnya sekejap atau dalam hitungan menit," ujarnya.
Maka dari itu, Sekda mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap hutan, agar alam ini tetap lestari dan terlindungi.
Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Haryo Pambudi menjelaskan, luas hutan dan lahan terbakar di Jateng pada tahun 2023 mencapai 9.966 hektare. Kebakaran terbesar terjadi di Blora seluas 2.863 hektare, Brebes seluas 940 hektare, dan Kabupaten Semarang seluas 690 hektare.
Sementara pada periode Januari-Juli 2024, luas hutan dan lahan yang terbakar di Jateng mencapai 153 hektare. Di mana, Kabupaten Tegal mengalami kebakaran terluas hingga mencapai 45 hektare.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto menuturkan, Jateng memiliki luasan hutan sebesar 1.292.535 hektare, yang terdiri dari kawasan hutan negara (tidak dibebani hak atas tanah) dan hutan rakyat (dibebani hak atas tanah).
"Kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga dibutuhkan sinergi dan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing. Peran dari masyarakat sangat luar biasa, sehingga adanya Rakor seperti ini, diharapkan ke depan tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan," katanya.
SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jateng.
"Kebakaran hutan dan lahan harus kita cegah, (karena) arena hutan mempunyai fungsi sangat strategis, dan merupakan salah satu penyeimbang lingkungan," ucapnya di sela Rapat Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Rimba Graha, Kota Semarang pada Senin, 26 Agustus 2024.
Menurutnya, karhutla tidak hanya terjadi karena faktor alam, akan tetapi ulah atau tindakan manusia juga kerap kali menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Beberapa di antaranya seperti membuang puntung rokok, membakar sampah, dan aktivitas lain di sekitar kawasan hutan yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
"Karena kalau sudah terbakar, maka dampaknya luar biasa. Kita menanam dan merawatnya sangat lama, tetapi akibat terbakar, hilangnya sekejap atau dalam hitungan menit," ujarnya.
Maka dari itu, Sekda mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap hutan, agar alam ini tetap lestari dan terlindungi.
Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Haryo Pambudi menjelaskan, luas hutan dan lahan terbakar di Jateng pada tahun 2023 mencapai 9.966 hektare. Kebakaran terbesar terjadi di Blora seluas 2.863 hektare, Brebes seluas 940 hektare, dan Kabupaten Semarang seluas 690 hektare.
Sementara pada periode Januari-Juli 2024, luas hutan dan lahan yang terbakar di Jateng mencapai 153 hektare. Di mana, Kabupaten Tegal mengalami kebakaran terluas hingga mencapai 45 hektare.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto menuturkan, Jateng memiliki luasan hutan sebesar 1.292.535 hektare, yang terdiri dari kawasan hutan negara (tidak dibebani hak atas tanah) dan hutan rakyat (dibebani hak atas tanah).
"Kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga dibutuhkan sinergi dan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing. Peran dari masyarakat sangat luar biasa, sehingga adanya Rakor seperti ini, diharapkan ke depan tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan," katanya.