YOGYAKARTA – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta Bank Jateng memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, sektor tersebut menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.  

Dengan begitu, para pelaku UMKM bisa terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. 

"Lawan pinjol ilegal, Bank Jateng harus berikan kemudahan pada UMKM. Jangan sampai adanya pinjol yang melanggar hukum itu, UMKM menjadi terlilit. Bank Jateng akan ke depankan pinjaman pada UMKM," ucap Gubernur saat meresmikan Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta Bank Jateng di Yogyakarta pada Jumat, 21 Maret 2025.

Sebagai informasi, sejak ditunjuk sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah pada tahun 2020, Bank Jateng telah menyalurkan kredit lebih dari Rp2,91 triliun untuk 15 ribu nasabah UMKM. Pada tahun ini, kuota KUR Syariah Bank Jateng jumlahnya sebesar Rp1,33 triliun. 

Terkait dengan peresmian Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Gubernur juga mendorong KCS Bank Jateng itu merangkul komunitas muslim hingga para pelaku UMKM. Sebab, Yogyakarta dikenal sebagai pusat kota pendidikan, pariwisata, serta UMKM yang berkembang pesat. Besarnya komunitas muslim di kota ini juga mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan perbankan syariah.

"Peresmian cabang syariah di Yogyakarta ini bukan ekspansi, tetapi sebagai investasi,” ucap Gubernur. 

Sementara itu, Plt Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, mengatakan, Bank Jateng konvensional dan syariah terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan yang lebih luwes atau fleksibel bagi para pengusaha, lembaga pendidikan Islam, dan sektor kesehatan yang berbasis syariah.

Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Jateng dalam membangun pertumbuhan ekonomi berbasis kemandirian daerah yang berkelanjutan. Hal itu selaras dengan tagline "Ngopeni Nglakoni Jateng".

Kinerja Bank Jateng Syariah sampai dengan 31 Desember 2024 telah mencatatkan aset sebesar Rp7, 24 triliun. Bank tersebut juga mengucurkan pembiayaan sebesar Rp4,26 triliun atau jumlahnya meningkat 17,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran biaya itu sebagian besar diberikan kepada UMKM.