SEMARANG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah telah disetujui dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang pada Selasa, 5 Agustus 2025. 

"Fokusnya tetap terkait layanan dasar, kemudian peningkatan infrastruktur, stabilitas investasi, dan menciptakan masyarakat di Jawa Tengah (agar) lebih sejahtera," kata Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah.

Gubernur menyampaikan, anggaran yang sudah disetujui, nantinya akan digunakan untuk menunjang visi Jawa Tengah “Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. 

“Dari visi inilah, nanti akan dijabarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan," katanya. 

Menurutnya, fokus anggaran untuk peningkatan layanan dasar itu sangat penting, karena hasil dan pemanfaatan anggarannya pun bertujuan untuk menuntaskan persoalan kemiskinan. 

Meskipun angka kemiskinan Jateng pada triwulan II 2025 sudah mengalami penurunan dari 9,58% (September 2024) menjadi 9,48% (Maret 2025), akan tetapi berbagai upaya penurunan angka kemiskinan tetap harus dilakukan, melalui sejumlah program dan kerja-kerja kolaboratif. 

"Kita ada teamwork untuk mengeroyok, terkait dengan (penghapusan) kemiskinan ekstrem di tempat kita,” ucapnya. 

Berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, antara lain pemberian bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan sosial, memperluas layanan pendidikan, memfasilitasi layanan kesehatan, dan lainnya. 

Terkait perbaikan dan peningkatan infrastruktur, Gubernur juga menganggap ini hal yang penting, sebagai landasan pembangunan di masa yang akan datang. Infrastruktur ini lebih difokuskan untuk mendukung swasembada pangan, serta memperkuat posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional. 

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan, struktur APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, meliputi Pendapatan sebesar Rp24,57 triliun dan Belanja sebanyak Rp25,15 triliun. Nantinya, defisit atau selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp577 miliar, akan ditutup dengan pembiayaan dalam jumlah yang sama.

"Fokusnya infrastruktur, kemiskinan, dan kesehatan. RTLH kita gelontorkan, baik anggaran dari pusat maupun daerah, termasuk nanti provinsi dan kabupaten/kota akan menganggarkan. Ada tambahan dan pergeseran, intinya fokus pada infrastruktur menuju ketahanan pangan," katanya.