SEMARANG – Pidato Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat, 15 Agustus 2025, membangkitkan semangat lembaga pemerintahan di Jawa Tengah dalam mengupayakan percepatan pembangunan. 

"Dalam rangka Peringatan 80 Tahun Indonesia Merdeka, tadi sudah disampaikan pidato oleh Ketua MPR, DPR, dan Presiden. Otomatis memberikan semangat kepada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya," ucap Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian Semarang pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Ia menyampaikan, salah satu hal yang digarisbawahi oleh Presiden adalah kemiskinan, khususnya target kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Menurutnya, hal ini merupakan tantangan yang harus diperjuangkan bersama-sama.

"Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur, ini akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat, tetapi ini harus kita laksanakan, karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia," katanya.

Maka dari itu, pendekatan secara komprehensif harus dilakukan agar persoalan kemiskinan bisa segera terselesaikan.

"Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, Aparatur Sipil Negara, masyarakat, dan pengusaha untuk mengeroyok bersama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi," ucap Ketua DPRD Jateng.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyampaikan, kerja-kerja kolaboratif harus digelorakan untuk menuntaskan persoalan kemiskinan di wilayahnya. 

"Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya motto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team — bersama-sama," ucapnya.

Menurutnya, persoalan kemiskinan harus dikeroyok oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, bahkan para pengusaha. Tak hanya itu, sejumlah indikator kemiskinan juga harus dikerjakan bersama, antara lain pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, kesehatan, dan lainnya. Program-program yang digulirkan pun harus tepat sasaran.  

"Artinya program-program yang tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung berdaya guna. Setiap triwulan kita evaluasi, apakah dari P1 (miskin ekstrem) bisa meningkat (menjadi) P2 (miskin), kalau bisa menjadi P3 atau potensi miskin. Kalau perlu tidak ada (kemiskinan)," tegas Gubernur.

Sejauh ini, berbagai upaya penuntasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng sudah membuahkan hasil. Persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 sebesar 9,48%, atau mengalami penurunan 0,10% dibandingkan September 2024.

Graduasi kemiskinan juga sudah dilakukan, salah satu contohnya di Kabupaten Brebes. Sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan sudah naik kelas atau lulus, dan tidak bergantung pada bantuan sosial.

"Nanti akan kita teruskan kepada seluruh bupati/wali kota agar segera dilakukan graduasi,” ucapnya. 

Sejalan dengan hal itu, Gubernur juga mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Jateng, dengan memperbanyak sekolah vokasi dan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK). Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya akan ada semakin banyak tenaga kerja yang terserap di perusahaan.

"BLK kita harus bisa menciptakan pekerjaan. Maka kita koneksikan dengan investasi yang ada di wilayah mereka," jelasnya.

Tak hanya kemiskinan, salah satu poin dalam pidato Presiden yang juga menjadi perhatian adalah swasembada pangan. 

Gubernur mengungkapkan, Jateng sudah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur pada tahun 2025, sehingga pada tahun 2026 bisa langsung menggenjot swasembada pangan. Kontribusi Jateng untuk stok pangan nasional juga termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Terkait dengan fluktuasi harga bahan pokok yang ada di pasaran, Pemprov Jateng sudah memiliki sejumlah program. Beberapa di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang menggandeng sejumlah instansi terkait, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Sebagai informasi, agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.