SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, meminta agar kegiatan penyuluhan antikorupsi di daerahnya semakin diperbanyak, mengingat Jateng memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. 

Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi Pemerintah Daerah, Forum Penyuluh Antikorupsi dan Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional (Perpaksinas) Provinsi Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Kamis, 21 Agustus 2025. 

Pada kesempatan itu, Sekda mengapresiasi peran Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak Api) Jawa Tengah, yang secara intens melakukan penyuluhan antikorupsi ke berbagai lokasi. Komunitas itu aktif melakukan berbagai kegiatan, di antaranya penyuluhan antikorupsi, serta sosialisasi penguatan integritas, serta budaya antikorupsi dan gratifikasi di semua lini.

Menurutnya, komunitas serupa harus diperbanyak, karena wilayah Jateng jangkauannya cukup luas. Maka dari itu, diperlukan upaya masif dari semua pihak, seperti sekolah, pemerintah kabupaten/kota, hingga desa, untuk terus menggaungkan budaya antikorupsi.

"Harus dibangun semua. Budaya antikorupsi tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga dapat melibatkan swasta," ucap Sekda. 

Dalam acara itu, Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Sugiarto, mengatakan, Jateng dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena provinsi ini berhasil meraih skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang tinggi pada tahun 2024. Bahkan, Jateng memperoleh skor tertinggi untuk kategori provinsi besar dengan nilai 79,5. Angka tersebut melampaui indeks integritas nasional 2024 yang mencatatkan skor 71,53. 

Sementara itu, Ketua Forum Perpaksinas, Yudi Ismono, mengatakan, pihaknya mewadahi 46 forum antikorupsi, yang anggotanya berjumlah sebanyak 6.000 penyuluh. Tercatat, sebanyak 600 penyuluh di antaranya berasal dari Jateng. 

Ia menambahkan, para penyuluh sudah memiliki sertifikasi yang terakreditasi, serta dididik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Perpaksinas adalah orang yang terpanggil hatinya, dan membersamai pemda (pemerintah daerah) dalam memberikan edukasi dan sosialisasi, serta mewujudkan semangat antikorupsi dan gratifikasi," katanya.