JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih piagam penghargaan Peringkat 1 Provinsi Terbaik dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, dalam pelaksanaan program Penyediaan Perumahan.

Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam acara Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Agustus 2025.

Dalam acara itu, Menteri PKP menyampaikan, Pemprov Jateng meraih peringkat 1 provinsi yang mengalokasikan anggaran terbesar pada bidang perumahan. Total ada 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada tahun 2025, bahkan capaian Jateng ini jauh di atas provinsi lain di Indonesia.

Ia menambahkan, pertumbuhan rumah subsidi di Jateng juga cukup besar. Pada kepemimpinan Gubernur Jateng ini, penyediaan perumahan pun sudah banyak difasilitasi langsung oleh pemerintah. 

“Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur," ucap Menteri PKP saat menyerahkan penghargaan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyampaikan, penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PKP menjadi motivasi bagi Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, dinas-dinas, serta stakeholder untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya terkait dengan penyediaan perumahan.

"Jawa Tengah mendapatkan (peringkat) nomor satu, karena (program) perbaikan rumah tidak layak huni (dilakukan terhadap) sekitar 17 ribu (rumah di Jateng). Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem," katanya.

Pada akhir tahun 2024, backlog atau kebutuhan rumah layak huni di Jateng masih cukup tinggi. Angka backlog ini totalnya sebanyak 1.332.968 unit, terdiri dari backlog kepemilikan (kebutuhan penyediaan rumah layak huni) sebanyak 310.855 unit dan backlog kelayakan (kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni/RTLH) sebanyak 1.022.113 unit.

Sementara itu, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran penanganan bagi 17.510 unit rumah melalui APBD Jateng tahun 2025. Rinciannya, alokasi sebanyak 17.000 unit rumah melalui bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan kualitas RTLH, sedangkan sebanyak 510 unit melalui bantuan sosial (bansos) untuk penanganan relokasi, pascabencana, penyediaan rumah sehat layak huni, dan lainnya.

"Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” kata Gubernur.

Menurutnya, upaya pembangunan perumahan warga menjadi salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan di Jateng. 

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan bahwa penghargaan ini menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Jateng dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, untuk mendorong program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden.

"Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan," katanya.

Guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan perumahan, Pemprov Jateng tidak bisa berjalan sendiri. Maka dari itu, diperlukan adanya kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. 

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran penanganan backlog perumahan. Bahkan, sebisa mungkin setiap tahun alokasi anggaran ini jumlahnya terus meningkat.

Rencananya pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sebanyak 17.510 unit RTLH, pemerintah kabupaten/kota sebanyak 6.776 unit, dan CSR perusahaan sebanyak 2.067 unit. 

“Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian, terkait layanan dasar perumahan ini," ucap Wagub.