Follow Us :              

Permudah Koordinasi Pelaksanaan Program MBG, Gubernur Harap Ada Perwakilan BGN di Jateng

  28 August 2025  |   14:00:00  |   dibaca : 1662 
Kategori :
Bagikan :


Permudah Koordinasi Pelaksanaan Program MBG, Gubernur Harap Ada Perwakilan BGN di Jateng

28 August 2025 | 14:00:00 | dibaca : 1662
Kategori :
Bagikan :

Foto : Fajar (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Fajar (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., terus mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Ia berharap, upayanya ini didukung dengan adanya perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) di Jateng, untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program tersebut. 

"Jateng siap memfasilitasi kantor bagi BGN. Kami ingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita,” ucapnya dalam Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Menurutnya, keberadaan perwakilan BGN di daerahnya mampu menunjang kinerja Satgas MBG di Jateng, mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah, serta memudahkan pengendalian dan pengawasan program.

Sejumlah kabupaten di Jateng pun sudah membentuk Satgas MBG, di antaranya Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak. Pembentukan Satgas ini mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 untuk provinsi dan Keputusan Bupati Nomor 445.2.4/118 Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.

"Satgas MBG Jawa Tengah sudah terbentuk sebelum ada perintah dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Wagub (Wakil Gubernur Jateng) sebagai pelaksana dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai eksekutor," ucap Gubernur.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada sebanyak 877 unit Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jateng. Jumlah SPPG ini menempatkan Jateng di posisi tertinggi kedua, sebagai daerah dengan SPPG terbanyak secara nasional. Rinciannya, sebanyak 22 unit SPPG dikelola TNI, 5 unit SPPG dikelola pondok pesantren, 848 unit SPPG dikelola mitra, dan 2 unit SPPG dikelola Polri.

"Harusnya SPPG di Jawa Tengah itu (ada) 3.214 unit, (tetapi) ini baru 877 unit. Masih kurang 2.337 unit yang belum terbentuk,” jelasnya. 

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memberikan masukan agar pengawasan pelaksanaan MBG semakin diperkuat. Ia juga menekankan agar satgas yang ada di daerah sebisa mungkin dilibatkan secara aktif dalam pengawasan program MBG untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dibagikan.


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., terus mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Ia berharap, upayanya ini didukung dengan adanya perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) di Jateng, untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program tersebut. 

"Jateng siap memfasilitasi kantor bagi BGN. Kami ingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita,” ucapnya dalam Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Menurutnya, keberadaan perwakilan BGN di daerahnya mampu menunjang kinerja Satgas MBG di Jateng, mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah, serta memudahkan pengendalian dan pengawasan program.

Sejumlah kabupaten di Jateng pun sudah membentuk Satgas MBG, di antaranya Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak. Pembentukan Satgas ini mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 untuk provinsi dan Keputusan Bupati Nomor 445.2.4/118 Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.

"Satgas MBG Jawa Tengah sudah terbentuk sebelum ada perintah dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Wagub (Wakil Gubernur Jateng) sebagai pelaksana dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai eksekutor," ucap Gubernur.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada sebanyak 877 unit Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jateng. Jumlah SPPG ini menempatkan Jateng di posisi tertinggi kedua, sebagai daerah dengan SPPG terbanyak secara nasional. Rinciannya, sebanyak 22 unit SPPG dikelola TNI, 5 unit SPPG dikelola pondok pesantren, 848 unit SPPG dikelola mitra, dan 2 unit SPPG dikelola Polri.

"Harusnya SPPG di Jawa Tengah itu (ada) 3.214 unit, (tetapi) ini baru 877 unit. Masih kurang 2.337 unit yang belum terbentuk,” jelasnya. 

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memberikan masukan agar pengawasan pelaksanaan MBG semakin diperkuat. Ia juga menekankan agar satgas yang ada di daerah sebisa mungkin dilibatkan secara aktif dalam pengawasan program MBG untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dibagikan.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu