SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), sepakat untuk mempercepat optimalisasi potensi sumur minyak masyarakat dan sumur tua di wilayahnya. 

Pengoptimalan ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, usai bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di kantornya pada Kamis, 11 September 2025. 

Ia mengatakan, optimalisasi ini tidak hanya berupa pengaktifan sumur minyak masyarakat dan sumur tua, tetapi juga kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga terkait dengan bantuan teknologi dalam pengembangan potensi migas di Jateng.

"Kita sepakat untuk mempercepat optimalisasi potensi migas di Jawa Tengah, yang berkenaan dengan sumur BUMD (badan usaha milik daerah), KUD (koperasi unit desa), maupun UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), termasuk menggali potensi-potensi yang ada,” ucap Taufan. 

Dalam optimalisasi sumur itu, upaya yang akan dilakukan adalah inventarisasi. Setelah sumur-sumur itu terdata, lalu akan didaftarkan ke Kementerian ESDM. Selanjutnya akan ditunjuk pengelola sumur di masing-masing kabupaten/kota, baik dari BUMD, KUD, maupun UMKM, agar sumur yang ada bisa segera beroperasi.

"Pengelolaan ini penting, supaya nanti operasi dari sumur masyarakat itu bisa disesuaikan dari segi keselamatannya. Juga bagaimana kesesuaian teknis agar bisa memenuhi persyaratan," katanya.

Diketahui, terbitnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 ini pun bertujuan untuk mencegah adanya pengeboran sumur minyak baru oleh masyarakat. 

Dalam kesempatan itu, SKK Migas juga mengapresiasi langkah Gubernur Jateng yang telah menginstruksikan tidak boleh ada pengeboran sumur baru. Kebijakan ini tentunya bisa ditiru oleh daerah lainnya. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendukung penuh upaya percepatan optimalisasi sumur minyak masyarakat. Ia meminta kepada SKK Migas untuk terus mengawal tim yang sudah dibentuk oleh Pemprov Jateng terkait dengan pengoptimalan sumur tersebut.

"Kita minta dikawal. Ini bagus, tidak hanya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi langsung kepada masyarakat dan mendukung swasembada energi," katanya. 

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menambahkan bahwa potensi sumur minyak masyarakat di Jateng cukup besar. Saat ini, ada sekitar 5.551 sumur yang sudah terdata. Dalam data tersebut, jumlah sumur paling banyak ada di wilayah Blora. Sedangkan, sumur lainnya ada di Kendal, Batang, Boyolali, Sragen, Rembang, dan Jepara.

Pihaknya pun siap mendata kembali sumur-sumur masyarakat untuk memastikan semua persyaratan terkait dengan keselamatan, lingkungan, keamanan, dan lainnya, sudah terpenuhi.

Dalam waktu dekat, rapat bersama antara tim yang dipimpin oleh Gubernur Jateng dengan SKK Migas juga akan dilakukan. Tujuannya untuk menyosialisasikan dan membahas hal-hal teknis terkait dengan pengoptimalan sumur minyak di Jateng.