BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan, antara lain mendorong pemerintah kabupaten/kota segera melakukan pengurusan perizinan agar prosesnya bisa selesai, tidak lebih dari 10 hari setelah dokumen lengkap. Tak hanya itu, Pemprov juga mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak berlama-lama dalam mengurus pemecahan sertipikat tanah. 

"Kami juga terus membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder bidang perumahan (pengembang dan perbankan)," ucapnya saat menghadiri acara "Akad Massal KPR Sejahtera FLPP 25.000 Unit, dan Penyerahan Simbolis Kunci Rumah Bersama Presiden Prabowo Subianto” di Perumahan Pesona Kahuripan 10 Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 September 2025.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jateng, realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Jawa Tengah per 29 September 2025 mencapai 15.920 unit, yang sudah terealisasi di 33 Kabupaten/Kota. Realisasi ini menjadi yang terbesar kedua se-Indonesia.

“Angka ini terus berprogres, untuk mencapai target yang diberikan pemerintah pusat sebanyak 350.000 unit di Jawa Tengah,"imbuhnya.

Dalam Rapat Koordinasi Akad Massal di Bogor itu, ada 7 titik di Jateng yang sudah melakukan akad massal KPR FLPP dan serah terima kunci.

“Ini menjadi salah satu wujud komitmen Pemprov Jateng dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat,"jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wagub menyampaikan, Pemprov Jateng juga melaksanakan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi warga tidak mampu, di antaranya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program Tuku Lemah oleh Omah, dan lainnya.  

"Muara atas program yang kami gulirkan bersama Pak Gubernur Ahmad Luthfi ini, yaitu Satu KK (Kepala Keluarga) Satu Rumah Layak Huni di Jateng,"tandasnya.