SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta organisasi tani yang beroperasi di wilayahnya terlibat aktif dalam upaya penuntasan kemiskinan. 

Ia menekankan, organisasi tani tidak boleh berhenti pada pembentukan kepengurusannya saja, tetapi harus memiliki rencana kerja yang jelas.

“Kalau hanya bikin pengurus, tetapi tidak punya road map (peta jalan) kerja, untuk apa. Intinya harus bisa ikut mengurangi kemiskinan,” ucap Gubernur saat beraudiensi dengan Pengurus Himpunan Tani Merdeka Jawa Tengah, di kantornya pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Ia menyampaikan, arah kerja sama antara pemerintah daerah dan organisasi petani harus berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya, berfokus untuk mengurangi angka kemiskinan di Jateng. 

Sebagai informasi, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 sebesar 9,48%. Angka ini masih cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan 0,10% dibandingkan September 2024 (9,58%). Sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, atau turun sebanyak 29,65 ribu orang dibandingkan September 2024.  

Gubernur mengatakan, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan di Jateng. Bahkan, provinsi ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Maka dari itu, peningkatan produktivitas pertanian diharapkan bisa berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. 

Salah seorang anggota Organisasi Tani Merdeka Jawa Tengah, Dimas, menyatakan sudah menyiapkan road map sesuai dengan arahan dari Gubernur Jateng.

“Insyaallah dampaknya akan terasa pada penurunan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi. Mudah-mudahan bisa kami lakukan secepatnya,” ujarnya.