SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong masyarakat semakin melek terhadap literasi kebijakan publik. 

Dengan begitu, masyarakat mampu memahami arah kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta mengawasi pelaksanaannya. 

“Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, masyarakat harus paham,” ucapnya di sela acara Roadshow Komunikasi dan Edukasi Bank Indonesia (Rekomendasi), di Hotel Padma Semarang pada Kamis, 23 Oktober 2025. 

Sekda mengatakan, penerapan strategi komunikasi agar setiap bahasa kebijakan publik mudah dicerna dan dipahami masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah. Ia mencontohkan kegiatan edukasi literasi keuangan, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mampu membantu masyarakat untuk memahami kebiijakan publik mengenai bahasa fiskal dan moneter.

Ia menilai, setiap kebijakan berdampak langsung kepada masyarakat. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk bisa mencerna dan memahami kebijakan yang ada.   

Sekda mengatakan, salah satu isu penting saat ini adalah kebijakan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 4,75%. Masyarakat, khususnya pelaku UMKM, harus tahu maknanya. Apalagi, ketika akan mengakses kredit. 

“BI Rate ini harus dipahami masyarakat, karena dampak ekonominya luar biasa. Jadi pelaku UMKM juga harus bisa menyikapi itu, bagaimana saat suku bunga tinggi atau suku bunga rendah,” ucapnya. 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra, berharap kegiatan ini mampu menyelaraskan kebijakan lintas level, baik pusat maupun daerah, terkait dengan penguatan literasi sistem pembayaran dan digitalisasi, serta perlindungan konsumen. 

Rangkaian kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta dari kalangan pelajar tingkat SMA, mahasiswa, civitas academica, pelaku UMKM, komunitas anak muda, dan masyarakat. Selain itu, stakeholder dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, juga terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Dengan komposisi itu, diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat efektivitas literasi kebijakan serta mendorong keterlibatan kelompok masyarakat dalam proses penyusunan, penerapan, maupun evaluasi kebijakan publik.