SURAKARTA – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan terbuka di wilayahnya.

Hal itu disampaikan dalam acara Gubernur Menyapa di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada Kamis, 30 Oktober 2025. 

Pada kesempatan itu, Gubernur berdialog langsung dengan pelajar, organisasi kepemudaan, dan berbagai elemen masyarakat. 

Salah satu aduan datang dari perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah, terkait dengan sistem zonasi sekolah yang dinilai masih menimbulkan keluhan setiap tahun ajaran baru.

Menanggapi hal itu, Gubernur menegaskan bahwa kebijakan zonasi merupakan aturan nasional. Program ini bertujuan untuk memeratakan kualitas dan akses pendidikan bagi semua anak.

“Itu kebijakan pusat, tetapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa atau no jasa penitipan,” katanya.

Dalam forum yang sama, Rafa Febrian Wicaksono, siswa SMKN 5 Surakarta, bertanya tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di daerah pinggiran.

Gubernur menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jateng sudah menyiapkan sejumlah program pemerataan akses pendidikan, salah satunya Sekolah Keberbakatan yang memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak berbakat di bidang olahraga. Saat ini, Jateng memiliki satu sekolah keberbakatan, yaitu SMAN Keberbakatan Olahraga (SMANKO) Jawa Tengah yang terletak di kawasan olahraga Jatidiri, Semarang.

Kemudian, ada program Sekolah Kemitraan yang berkolaborasi dengan sekolah swasta, untuk memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Pada tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan pembiayaan bagi 5.004 siswa dalam program tersebut. 

“Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” ucapnya.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mencanangkan program sekolah unggulan yang diberi nama Sekolah Garuda. Saat ini, Jateng memiliki dua sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi, yakni SMA Pradita Dirgantara di Kabupaten Boyolali dan SMA Taruna Nusantara di Kabupaten Magelang. 

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh SMA/SMK negeri di Jateng itu gratis tanpa dipungut biaya. Maka dari itu, sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apa pun.

“Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah gratis,” tegasnya.

Ia mengatakan, pemerintah terus memperluas akses pendidikan, termasuk membangun sekolah baru, menyalurkan bantuan sosial pendidikan untuk kebutuhan transportasi dan kuota internet, serta upaya lainnya.

“Intinya, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali,” pungkasnya.