Follow Us :              

424 Warga Korban Bencana Longsor Banjarnegara Bakal Direlokasi 

  18 November 2025  |   13:00:00  |   dibaca : 635 
Kategori :
Bagikan :


424 Warga Korban Bencana Longsor Banjarnegara Bakal Direlokasi 

18 November 2025 | 13:00:00 | dibaca : 635
Kategori :
Bagikan :

Foto : Fajar (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Fajar (Humas Jateng)

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan, pemerintah akan melakukan relokasi 424 warga yang terdampak longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Nantinya para warga akan dipindahkan dari pengungsian ke hunian sementara. 

“Banjarnegara disiapkan 2 hektare untuk hunian sementara. Ini kita koordinasikan dengan bupatinya,” katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 18 November 2025. 

Ia menyebut, jumlah pengungsi yang akan direlokasi ada sebanyak 424 jiwa. Menurutnya, relokasi harus dilakukan secepat mungkin agar warga tidak berlama-lama tinggal di pengungsian. 

“Hunian sementara ini (dipersiapkan) sesegera mungkin. Hunian tetap akan kita pikirkan setelahnya,” kata Gubernur. 

Selain Banjarnegara, relokasi juga disiapkan untuk korban bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

“Untuk Majenang kita siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kita hunian sementara dulu,” jelasnya.

Gubernur menilai, relokasi menjadi salah satu upaya penanganan pascabencana yang harus dilakukan dengan cepat dan terencana. Maka dari itu, ia memastikan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak bersama.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi Gubernur Jateng yang telah melakukan langkah pencegahan dan penanganan bencana secara proaktif. Menurutnya, Jateng menunjukkan contoh baik terkait kesiapsiagaan bencana.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana baru sibuk melakukan respons. Jateng sudah bergerak dari awal,” ucapnya.

Tak hanya itu, ia menegaskan, setiap daerah harus memiliki peta risiko bencana sebagai standar wajib penanggulangan bencana. 

“Setiap kabupaten/kota harus memiliki peta risiko dan meng-overlay-nya (menggabungkannya) dengan prediksi BMKG. Dari situ akan kelihatan wilayah dengan ancaman curah hujan tinggi, banjir, maupun longsor,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sedang dilakukan dan akan terus dijalankan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah rawan.

“OMC dilakukan untuk mengurangi potensi curah hujan tinggi, terutama di wilayah kejadian (bencana) agar proses evakuasi dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Ini diprioritaskan untuk wilayah dengan potensi hujan di atas 300 mm per hari,” katanya.


Bagikan :

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan, pemerintah akan melakukan relokasi 424 warga yang terdampak longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Nantinya para warga akan dipindahkan dari pengungsian ke hunian sementara. 

“Banjarnegara disiapkan 2 hektare untuk hunian sementara. Ini kita koordinasikan dengan bupatinya,” katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 18 November 2025. 

Ia menyebut, jumlah pengungsi yang akan direlokasi ada sebanyak 424 jiwa. Menurutnya, relokasi harus dilakukan secepat mungkin agar warga tidak berlama-lama tinggal di pengungsian. 

“Hunian sementara ini (dipersiapkan) sesegera mungkin. Hunian tetap akan kita pikirkan setelahnya,” kata Gubernur. 

Selain Banjarnegara, relokasi juga disiapkan untuk korban bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

“Untuk Majenang kita siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kita hunian sementara dulu,” jelasnya.

Gubernur menilai, relokasi menjadi salah satu upaya penanganan pascabencana yang harus dilakukan dengan cepat dan terencana. Maka dari itu, ia memastikan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak bersama.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi Gubernur Jateng yang telah melakukan langkah pencegahan dan penanganan bencana secara proaktif. Menurutnya, Jateng menunjukkan contoh baik terkait kesiapsiagaan bencana.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana baru sibuk melakukan respons. Jateng sudah bergerak dari awal,” ucapnya.

Tak hanya itu, ia menegaskan, setiap daerah harus memiliki peta risiko bencana sebagai standar wajib penanggulangan bencana. 

“Setiap kabupaten/kota harus memiliki peta risiko dan meng-overlay-nya (menggabungkannya) dengan prediksi BMKG. Dari situ akan kelihatan wilayah dengan ancaman curah hujan tinggi, banjir, maupun longsor,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sedang dilakukan dan akan terus dijalankan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah rawan.

“OMC dilakukan untuk mengurangi potensi curah hujan tinggi, terutama di wilayah kejadian (bencana) agar proses evakuasi dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Ini diprioritaskan untuk wilayah dengan potensi hujan di atas 300 mm per hari,” katanya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu